KPU: belum ada WNA masuk DPT Sulsel

id KPU,DPT,WNI, Makassar

KPU: belum ada WNA masuk DPT Sulsel

Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Uslimin saat dialog publik Caleg Perempuan Bicara Parlemen di Makassar, Sabtu (22/9). (Antaranews Sulsel/Darwin Fatir/18)

"Semoga sudah tidak ada perubahan lagi. Anggota masih terus siaga jika ada perubahan data," katanya.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan Uslimin menyatakan pendataan warga yang akan dimasukkan dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 belum menemukan adanya warga negara asing (WNA).

"Sampai sekarang belum ada yang terdeteksi warga negara asing masuk dalam daftar pemilih tetap," ujar Uslimin saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk `Mewujudkan Pemilu Damai yang Berintegritas di Sulsel`, Selasa.

Dalam acara yang diadakan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) bekerjasama dengan Lensa Demokrasi itu, Uslimin memastikan seluruh KPUD tingkat kabupaten dan kota telah diinstruksikan untuk mengecek keberadaan WNA di DPT, dan hingga saat ini belum ada laporan tersebut.

Uslimin juga menyampaikan, DPT untuk Sulsel pada pemutakhiran di Februari lalu, tercatat 6.159.375 ditambah dengan daftar pemilih tetap tambahan (DPTb) sebanyak 258 orang.

"Semoga sudah tidak ada perubahan lagi. Anggota masih terus siaga jika ada perubahan data," katanya.

Ketua Bawaslu Makassar Nursari menjelaskan salah satu tugas utamanya dalam pemilu ini adalah menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri.

Kendati demikian, ia mengajak kepada masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pesta demokrasi, dan memastikan bahwa Bawaslu itu bekerja berdasarkan undang-undang dan tidak ingin terpengaruh dengan opini publik.

Guru Besar Universitas Bosowa 45, Profesor Dr Marwan Mas kembali mengingatkan kepada semua aparatur sipil negara, TNI dan Polri untuk tetap profesional dengan menjaga integritasnya masing-masing.

"Semua sudah ada aturannya, ada sanksi dan etikanya. Saya cuma mengingatkan agar bisa menjalankan aturan itu dengan profesional," ucapnya.

Wakil Direktur Direktoral Objek Vital Polda Sulsel, AKBP Sutrisno HR, pembicara lainnya dalam dialog itu, menyatakan tanggungjawab penyelenggaraan Pemilu tidak bisa semuanya dibebankan kepada kepolisian, tetapi harus mampu bersinergi dengan seluruh pihak.
Pewarta :
Editor: Suriani Mappong
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar