Makassar (ANTARA) - Sejumlah orang mengasnamakan Kelompok Usaha Kecil mengadu ke DPRD Sulawesi Selatan terkait rencana Pemerintah Provinsi akan mengabungkan paket kecil untuk disatukan menjadi proyek besar sekaligus dan menghilangkan proses penunjukan langsung.
"Kami sangat resah dengan adanya penggabungan seluruh paket kecil yang biasa dikerjakan, makanya kami ingin DPRD bisa memfasilitasi kami," sebut perwakilan pengusaha kecil, Mukri di kantor dewan setempat, Makassar, Selasa.
Menurutnya, rencana itu akan mematikan pengusaha-pengusha kecil yang menggantungkan hidup selama ini para proyek skala kecil yang biasa dikerjakan. Bila rencana itu jalan maka pihaknya belum siap, karena tidak memiliki fasilitas yang besar.
"Kami belum punya fasilitas besar untuk bersaing dengan pengusaha berskala besar, dipastikan kami tidak akan dapat itu (proyek)," ungkap Tasman salah satu pengusaha kecil lainnya.
Para pengusaha kecil itu berasal dari Kabupaten Gowa, Takalar, Maros dan Kota Makassar guna meminta dewan membantu keberlangsungan usaha hidup mereka.
Sementara Ketua Komisi D DPRD Sulsel Bidang Pembangunan, Darmawangsyah Muin saat menerima aspirasi mereka mengatakan, pihaknya juga menolak rencana pengabungan paket-paket kecil tersebut.
Selain itu, rencana Pemrov Sulsel ini akan memperlambat program-program pembangunan yang selama ini berjalan namun belakangan terhambat.
"Kami sudah menyurat kepada gubernur dan Biro Pembangunan agar persoalan serapan anggaran bisa direalisasikan karena selama ini tidak berjalan maksimal dan terjadi pelambatan dalam pengerjaan proyek pembangunan," beber dia.
Politisi asal Partai Gerindra ini mengemukakan, boleh saja dilakukan penggabungan program atau paket seperti pengadaan buku, Alat Tulis Kantor (ATK) pengadaan makanan, dan semacamnya.
Tetapi apabila paket program konstruksi maka itu sulit dikarenakan lokasinya proyek berbeda-beda walaupun masih dalam satu kabupaten atau kecamatan.
"Ini juga bisa berimplikasi pada pengerjaan proyek serta menimbulkan korupsi baru termasuk kualitas proyek akan semakin rendah," ungkapnya.
Dari pertemuan itu, DPRD Sulsel melalui Komisi D bidang pembangunan telah setuju untuk melayangkan surat ke pemerintah provinsi termasuk menggalang hak angket di DPRD setempat.
Sebelumnya, Pemrov Sulsel berencana mengabungkan seluruh proyek-proyek skala kecil untuk dijadikan satu sebagai langkah untuk menekan terjadinya permainan dan dugaan korupsi di bidang barang dan jasa serta dapat mengefesiensi anggaran APBD.
Berita Terkait
Pemprov Sulsel tambahkan hadiah bagi juara MTQ di Takalar
Kamis, 9 Mei 2024 0:52 Wib
BB KSDA Sulsel evakuasi buaya muara asal pulau di Kabupaten Pangkep
Rabu, 8 Mei 2024 22:25 Wib
Pemprov Sulsel beri bantuan pendampingan "trauma healing" bagi korban bencana
Rabu, 8 Mei 2024 21:56 Wib
BPBD Sulsel fokus tangani desa terisolir di Latimojong Luwu
Rabu, 8 Mei 2024 18:37 Wib
USAID IUWASH Tangguh dan lima daerah di Sulsel kerja sama sanitasi aman
Rabu, 8 Mei 2024 17:45 Wib
Pj Gubernur ajak ulama gelar doa bersama hadapi bencana di Sulsel
Rabu, 8 Mei 2024 16:19 Wib
Ombudsman sikapi dugaan suap seleksi KPID dan KI Sulsel
Rabu, 8 Mei 2024 15:12 Wib
Kemenkumham Sulsel beri bantuan kepada warga terdampak bencana di sejumlah kabupaten
Rabu, 8 Mei 2024 15:10 Wib