Pemprov Sulsel prioritaskan pembangunan desa
Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadikan pembangunan desa sebagai prioritas dalam membangun wilayah.
"Prioritas kita mesti sepakati. Desa yang kuat melahirkan kabupaten kuat, kalau kabupaten kuat provinsi kuat, jika provinsi kuat, insyaAllah Indonesia hebat," kata Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Makassar, Senin.
Dia menekankan pentingnya pendampingan dalam upaya membangun desa yang kuat. "Hemat saya perbanyak asisten ke desa, kurangi ke Jakarta, karena Provinsi itu perwakilan pusat."
Abdul juga mengemukakan bahwa aparat desa harus bisa mengelola dana desa secara baik untuk pembangunan dan pemanfaatan dana tersebut mesti dikawal supaya tidak sampai ada penyalahgunaan.
"Ada dana jangan sampai desa bingung menggunakan Dana Desanya. Ada petunjuknya A, ada yang petunjuknya B," katanya.
Dalam empat tahun terakhir, Sulawesi Selatan telah menerima dana desa total Rp8,1 triliun. Alokasi dana desa untuk provinsi Sulawesi Selatan cenderung meningkat setiap tahun.
Kucuran dana pembangunan dari pemerintah pusat itu memungkinkan desa membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan drainase, serta membangun atau memperbaiki fasilitas seperti pusat kesehatan masyarakat, pos pelayanan terpadu, dan pendidikan anak usia dini.
Desa juga bisa membentuk badan usaha milik desa yang melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan desa, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan warga.
Menurut Data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019, Provinsi Sulawesi Selatan masih memiliki 569 desa tertinggal. Pemerintah berusaha meningkatkan pembangunan di desa-desa itu supaya mereka bisa menjadi desa yang mandiri.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sulawesi Selatan Ashari F Radjamilo berharap rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat desa bisa menjadi ajang untuk membangun sinergi dalam mengawal pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan warga.
"Hasil yang diharapkan terciptanya koordinasi teknis terhadap pengelolaan dana desa," katanya.
"Prioritas kita mesti sepakati. Desa yang kuat melahirkan kabupaten kuat, kalau kabupaten kuat provinsi kuat, jika provinsi kuat, insyaAllah Indonesia hebat," kata Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Makassar, Senin.
Dia menekankan pentingnya pendampingan dalam upaya membangun desa yang kuat. "Hemat saya perbanyak asisten ke desa, kurangi ke Jakarta, karena Provinsi itu perwakilan pusat."
Abdul juga mengemukakan bahwa aparat desa harus bisa mengelola dana desa secara baik untuk pembangunan dan pemanfaatan dana tersebut mesti dikawal supaya tidak sampai ada penyalahgunaan.
"Ada dana jangan sampai desa bingung menggunakan Dana Desanya. Ada petunjuknya A, ada yang petunjuknya B," katanya.
Dalam empat tahun terakhir, Sulawesi Selatan telah menerima dana desa total Rp8,1 triliun. Alokasi dana desa untuk provinsi Sulawesi Selatan cenderung meningkat setiap tahun.
Kucuran dana pembangunan dari pemerintah pusat itu memungkinkan desa membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan drainase, serta membangun atau memperbaiki fasilitas seperti pusat kesehatan masyarakat, pos pelayanan terpadu, dan pendidikan anak usia dini.
Desa juga bisa membentuk badan usaha milik desa yang melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan desa, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan warga.
Menurut Data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019, Provinsi Sulawesi Selatan masih memiliki 569 desa tertinggal. Pemerintah berusaha meningkatkan pembangunan di desa-desa itu supaya mereka bisa menjadi desa yang mandiri.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sulawesi Selatan Ashari F Radjamilo berharap rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat desa bisa menjadi ajang untuk membangun sinergi dalam mengawal pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan warga.
"Hasil yang diharapkan terciptanya koordinasi teknis terhadap pengelolaan dana desa," katanya.