Banda Aceh (ANTARA) - Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Prof Samsul Rizal menganggap Dr Saiful Mahdi sebagai seorang dosen Fakultas MIPA Unsyiah yang dipolisikan gara-gara cuitannya dalam komentar di group WhatsApp Unsyiah secara etis bersalah, dan itu bukan sebuah kebebasan akademik melainkan fitnah.
“Secara etis hasil dari Senat Universitas, salah. (Cuitannya) bukan kebebasan akademik. Saya ingin menekankan kebebasan akademik beda dengan fitnah dengan hoaks. Itu bukan kebebasan akademik, bukan hasil pemikiran statistik, karena itu menuduh,” katanya, di Banda Aceh, Senin.
Sebelumnya, Saiful dilaporkan ke polisi oleh dekan Fakultas Teknik Unsyiah Taufik Saidi lantaran komentarnya tentang rekrutmen PNS di lingkungan Unsyiah melalui group WhatsApp Unsyiah, yang beranggotakan para dosen dosen dari kampusnya mengajar.
Atas cuitan itu kemudian Saiful diadukan ke Senat Universitas, hingga hasil rektor Unsyiah mengeluarkan surat teguran pelanggaran etika terhadapnya. Namun, dalam kasus ini Saiful juga telah ditetapkan sebagai tersangka di wilayah hukum Polresta Banda Aceh karena diduga melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Samsul menjelaskan sebelumnya dari hasil sidang etik Senat Universitas tersebut Saiful telah dimintai untuk meminta maaf atas cuitannya tersebut yang dianggap melanggar etis, namun hal itu tidak kunjung dilakukan Saifu.
“Senat sudah meminta, senat sudah sidang, (Saiful) meminta maaf saja, itu saja. Ya sampai hari ini saya belum menerima (permintaan maaf Saiful),” katanya.
Kemudian dia juga menyebutkan pihak universitas jantoeng hatee rakyat Aceh ini menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian terhadap proses hukum tersebut. Meskipun sebelumnya Unsyiah telah berupaya melakukan penyelesaian melalui aturan yang berlaku di lingkungan Unsyiah.
“Kalau sudah ditangani pihak kepolisian, kita serahkan saja,” kata Samsul.
Berita Terkait
Polda Sulbar perkuat upaya pemerintah meningkatkan layanan kesehatan
Selasa, 7 Mei 2024 18:03 Wib
Kemenag: Data calon jamaah haji yang terverifikasi capai 223.474 orang
Sabtu, 4 Mei 2024 11:38 Wib
Komisi II DPR : Pemerintah perlu sikapi usulan penundaan seleksi CASN pada 2024
Kamis, 2 Mei 2024 13:07 Wib
Pemkab Bulukumba : Pemerintah desa mulai menerapkan transaksi non tunai
Kamis, 2 Mei 2024 5:51 Wib
GPEI Sulsel butuh dukungan pemerintah pacu kinerja ekspor
Selasa, 30 April 2024 10:14 Wib
LPAI serukan kepada pemerintah blokir gim daring yang mengandung kekerasan
Sabtu, 27 April 2024 19:57 Wib
Anies menghormati langkah PKB dan NasDem gabung koalisi Prabowo-Gibran
Sabtu, 27 April 2024 19:51 Wib
Anies: PKS berada di persimpangan jalan pascapemilu presiden 2024
Sabtu, 27 April 2024 14:31 Wib