Jakarta (ANTARA) - Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Bastoni Purnama meminta agar wartawan yang mengalami tindak kekerasan dalam unjuk rasa di depan Gedung KPK pada Jumat sore untuk melapor ke pihak berwajib.
"Silakan rekan wartawan yang terkena kekerasan membuat laporan kemudian dibuat visum dan dibuat laporan ke kita nanti akan tindaklanjuti dengan proses penyidikan," tutur Bastoni di depan Gedung KPK, Jumat.
Bastoni memastikan pihaknya akan mendalami laporan tersebut jika ada awak media yang melapor ke pihaknya.
"Nanti akan kita dalami kalau memang ada dari rekan-rekan wartawan yang mengalami kekerasan nanti saksi kita periksa," tuturnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, pengunjuk rasa yang diperkirakan berjumlah sekitar 300 orang yang tergabung dalam Himpunan Aktivis Indonesia serta Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Relawan NKRI menggelar aksi mendukung usulan revisi UU KPK.
Aksi yang awalnya berjalan damai tersebut sempat ricuh saat massa mulai membakar ban dan karangan bunga yang berjejer di luar gedung KPK. Karangan bunga itu kebanyakan bentuk dukungan masyarakat untuk KPK.
Polisi juga sempat menembakkan gas air mata untuk menghalau massa yang mencoba masuk gedung KPK sehingga mereka pun mundur ke jalan di depan gedung KPK.
Bastoni mengaku ada kesalahpahaman antara kelompok yang berunjuk rasa dengan pegawai KPK.
"Jadi, rekan-rekan sekalian ada sedikit kesalahpahaman antara kelompok yang melakukan unjuk rasa terkait keputusan pansel capim KPK dengan pegawai atau wadah dari KPK," kata Bastoni di gedung KPK, Jakarta.
Bastoni juga menjelaskan jika para pengunjuk rasa tersebut menggelar aksi untuk mendukung keputusan pansel capim KPK.
Setelah menyampaikan aspirasinya massa pengunjuk rasa bubar dengan tertib sekitar pukul 17.45 WIB.
Berita Terkait
Komisi II DPR: UU Pemilu perlu direvisi setidaknya mencakup tiga hal
Selasa, 23 April 2024 17:39 Wib
Paripurna DPR menyetujui RUU Desa jadi undang-undang
Kamis, 28 Maret 2024 12:51 Wib
Ketua DPR : Pembahasan lanjutan revisi UU Desa selesai pemilu 2024
Kamis, 1 Februari 2024 6:09 Wib
Presiden Jokowi teken berlakunya UU ITE hasil revisi kedua
Kamis, 4 Januari 2024 12:26 Wib
Kemenperin menyiapkan dokumen revisi UU Perindustrian
Rabu, 3 Januari 2024 15:00 Wib
Presiden Jokowi terima aliansi kepala desa bahas revisi UU Desa
Jumat, 29 Desember 2023 15:04 Wib
Puan : Sembilan fraksi di DPR RI sepakati menunda pengesahan revisi UU MK
Selasa, 5 Desember 2023 19:12 Wib
Dirjen IKP : Dua poin penting pada revisi UU ITE
Senin, 4 Desember 2023 15:40 Wib