Makassar (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov Sulsel untuk menasehati anak-anaknya agar tidak mengikuti aksi demonstrasi.
Hal tersebut disampaikan menyikapi aksi demonstrasi yang terjadi di beberapa daerah. Pada aksi demonstrasi, mahasiswa dan pelajar berdemonstrasi menolak revisi UU KPK, RKUHP, UU Minerba, UU Permasyarakatan, UU Pertanahan, UU Ketenagakerjaan, serta tuntutan pengesahan UU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual).
Pemprov Sulsel ikut perhatin sehingga dibutuhkan kearifan kita paling minimal seluruh keluarga besar Pemprov Sulsel supaya memberikan kontribusi.
"Supaya kegiatan-kegiatan aksi anak-anak kita agar lebih damai kalau perlu dinasehati untuk tidak ikut-ikutan," ujar gubernur pada Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Makassar, Selasa.
"Karena kita memahami betul dimana idealisme mahasiswa itu untuk menyampaikan buah-buah pikiran aspirasi mereka, tapi yang berbahaya adalah ketika gerakan ini ditunggangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab," jelas Prof Nurdin Abdullah.
Selain anak-anak ASN lingkup Pemprov Sulsel, mantan Bupati Bantaeng dua periode ini juga berharap kepada anak-anak orang dekat dan keluarga dari ASN tersebut ikut dinasehati baik-baik.
"Oleh karena itu ingatkan kepada anak-anak kita, anak-anak dari keluarga kita semua untuk lebih berhati-hati," ujarnya.
Selain itu, Prof Nurdin Abdullah juga menceritakan bagaimana keadaan mahasiswa korban tabrakan saat aksi demonstrasi beberapa hari yang lalu.
"Kemarin saya bersama Kapolda melihat korban dari pada aksi demonstrasi itu, ada yang patah kaki padahal itu bapaknya baru saja meninggal, jadi dia anak tunggal jadi dia meraung-raung terus-menerus karena satu-satunya harapan yang kira-kira yang akan membantu ibunya untuk mensejahterakan keluarganya," urainya.
"Saya kira semua apa yang menjadi tututan mahasiswa sekarang sudah dipahami oleh Presiden Jokowi sudah memberikan statement menunda pelaksanaan rencana revisi KUHP, itu yang kedua akan dilakukan kajian terhadap revisi UU KPK yang baru disahkan, jadi saya kira itu sudah selesai," jelasnya.
Berita Terkait
Pengusaha Malaysia sepakat berinvestasi 80 juta dolar AS di Sulsel
Jumat, 26 April 2024 15:23 Wib
Bawaslu Maros mulai rekrut pengawas Pilkada 2024 dengan dua kategori
Jumat, 26 April 2024 6:46 Wib
Kakanwil Kemenkumham Sulsel menemui Kapolda tingkatkan sinergisitas
Jumat, 26 April 2024 0:17 Wib
DPRD Sulsel ungkap banyak calon titipan KPID dan KIP
Kamis, 25 April 2024 20:52 Wib
KAJ Sulsel aksi damai suarakan tolak menggugat jurnalis
Kamis, 25 April 2024 18:18 Wib
DPRD Sulsel:Terobosan Pj Gubernur mampu tekan biaya distribusi
Kamis, 25 April 2024 14:01 Wib
Pj Gubernur Sulsel melantik 89 pejabat administrator dan 77 pengawas
Rabu, 24 April 2024 20:28 Wib
SAFEnet dan Unhas diskusikan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi
Rabu, 24 April 2024 20:00 Wib