Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Agung ingin agar tidak hanya hakim yang sedang menangani kasus tindak pidana terorisme diberi perlindungan dari kemungkinan ancaman yang membahayakan jiwa, melainkan semua hakim.
Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Abdullah, di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa, menuturkan perlindungan terhadap hakim diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan.
Pasal 57 PP tersebut mengatur hakim wajib mendapatkan jaminan keamanan untuk dirinya dan keluarganya saat menangani kasus hingga setelahnya dan dari kantor hingga rumah.
"Kami mohon untuk ke depan PP tidak hanya berlaku untuk hakim yang menangani tindak pidana terorisme, juga diterapkan kepada seluruh perkara. Dengan demikian hakim mendapatkan jaminan keamanan," tutur Abdullah.
Pemberian perlindungan yang diatur dalam PP itu ditentukan melalui rapat koordinasi antara BNPT, Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Mahkamah Agung serta kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang hukum dan HAM.
"Sekarang ini jaminan keamanan sangat rentan. Jangan hanya dikaitkan fisik dan nyawa, hakim tidak boleh didekati siapa pun, harus dijaga. Kalau Bapak-Bapak ingin putusan seadil-adilnya, jagalah hakim dari segala gangguan yang dapat mempengaruhi," ucap Abdullah menegaskan.
Isu keamanan hakim dinilai mendesak setelah hakim dan juga humas Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jamaluddin, ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di sebuah jurang di Dusun II Namo Rindang, Desa Suka Dame, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Jumat siang.
Kepolisian menduga pembunuhan terhadap Jamaluddin dilakukan secara terencana.
Hingga kini penyelidikan seperti menganalisis keterangan saksi dan alat bukti yang ada, pemeriksaan laboratorium forensik mau pun laboratorium kriminal, dan bukti-bukti lainnya masih dilakukan.
Berita Terkait
Kajati Sulsel mengingatkan jaksa jaga muruah institusi
Senin, 6 Mei 2024 19:01 Wib
Jaksa: Mantan Hakim Agung Gazalba gunakan identitas dosen dan KTP orang lain untuk TPPU
Senin, 6 Mei 2024 17:30 Wib
Mantan Hakim Agung Gazalba Saleh menjalani sidang perdana sebagai terdakwa
Senin, 6 Mei 2024 10:08 Wib
Polri awali pengamanan 10 hari jelang World Water Forum ke-10 di Bali
Rabu, 1 Mei 2024 7:29 Wib
Pengajuan kasasi dan PK di MA secara elektronik diberlakukan mulai 1 Mei 2024
Minggu, 28 April 2024 13:17 Wib
Tekad Kejaksaan Agung tuntaskan kasus megakorupsi PT Timah
Minggu, 28 April 2024 11:21 Wib
Polri gelar Operasi Puri Agung 2024 amankan WWF ke-10 di Bali
Kamis, 25 April 2024 16:14 Wib
MA terima kasasi KPK anulir vonis bebas Bupati Mimika Eltinus Omaleng
Kamis, 25 April 2024 14:55 Wib