Palembang (ANTARA) - Sumatera Selatan akan menjadi tuan rumah rapat pimpinan nasional perhimpunan mahasiswa hukum Indonesia di Palembang pada pertengahan Februari mendatang.
Ketua Hubungan Antar Lembaga Permahi Sumsel, Fajar Budiman di Palembang, Selasa mengatakan, daerah ini akan menjadi tuan rumah rapat pimpinan nasional perhimpunan mahasiswa hukum Indonesia.
Rapimnas itu akan dihadiri pimpinan mahasiswa fakultas hukum se-Indonesia yang antara lain akan membahas program ke depan, ujar dia.
Oleh karena itu pihaknya mempersiapkan diri dalam rangka melaksanakan Rapimnas tersebut.
Selain itu pihaknya menghadap Wakil Gubenur Mawardi Yahya untuk minta dukungan agar kegiatan tersebut berlangsung sukses.
Sehubungan dengan kegiatan tersebut, dia berharap agar Pemprov Sumsel dapat mendukung, apalagi pihak panitia telah mengundang para pimpinan masing-masing utusan dari Mahasiswa Hukum se Indonesia.
"Kami berharap acara tersebut dapat didukung Pemprov Sumsel. Kami juga akan mengundang gubernur ataupun Wakil Gubernur pada acara pembukaan Rapimnas Hukum Nasional," katanya.
Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya akan mendukung kegiatan ini dan diharapkan dapat berjalan lancar dan sukses.
"Pemprov Sumsel akan mendukung kegiatan yang digelar Mahasiswa Hukum ini," katanya.
Hal ini karena kegiatan tersebut sangat bermanfaat dalam memberikan wawasan bagi mahasiswa, ujar dia.
Terkait fasilitas gedung tempat Rapimnas yang bakal digelar Mawardi Yahya menyebut, pada prinsipnya akan meminjamkan gedung tersebut namun perlu ditanyakan dulu kepada BPSMD, karena dikuatirkan pada tanggal tersebut disana nanti ada acara yang bersamaan.
Berita Terkait
Kapolda Sulbar dan DPRD Lampung sepakati penegakan hukum sengketa tanah
Kamis, 25 April 2024 20:03 Wib
Polisi menangkap empat pelaku penganiayaan siswa SMPN 55 Barombong
Rabu, 24 April 2024 20:29 Wib
Yusril sambangi rumah Prabowo laporkan kemenangan di MK
Selasa, 23 April 2024 13:06 Wib
Mahfud Md: Pemilu 2024 dari sudut hukum sudah selesai
Senin, 22 April 2024 18:33 Wib
MK: KPU tidak mengubah PKPU 19/2023 tidak melanggar hukum
Senin, 22 April 2024 11:04 Wib
Kuasa Hukum korban dugaan asusila baru laporkan Hasyim Asy'ari ke DKPP RI
Jumat, 19 April 2024 17:51 Wib
MK menerima "amicus curiae" dari empat BEM fakultas hukum
Selasa, 16 April 2024 13:20 Wib
KPU optimistis MK putuskan hasil PHPU Pemilu 2024 sesuai kerangka hukum
Senin, 15 April 2024 19:05 Wib