Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo mengajak nelayan membantu menjaga sumber daya laut nasional dari berbagai aktivitas kejahatan agar komoditas perikanan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia.
"Saya minta tolong kita sama-sama jaga laut kita. Kalau ada (kejahatan), laporin ke pihak berwajib. Kalau ada kapal asing yang masuk segera ingatkan ke kami biar kami bisa tangkap," kata Edhy Prabowo dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.
Edhy juga terus membangun komunikasi dengan para nelayan, seperti saat bertemu dan berdialog dengan nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, 18 Juni.
Di hadapan para nelayan yang hadir, ia menegaskan komitmennya untuk melindungi mereka.
Selain meminta pelabuhan dibuka selama 24 jam untuk memudahkan izin, ia menjamin tak akan ada kriminalisasi nelayan selama melakukan aktivitas penangkapan ikan.
"Jadi, ke depan program kami tidak ada lagi asal memenjarakan nelayan. Selama dia melakukan penangkapan ikan, penangkapan benih, penangkapan apa saja untuk keberlangsungan hidupnya, ekonomi maju, untuk ekonomi wilayah untuk keluarganya untuk masyarakatnya, itu wajib kita jaga dan lindungi," katanya.
Dikatakan, adalah hal wajar apabila nelayan melakukan kesalahan. Terlebih jika mereka tidak mengerti regulasi teknis dari pemerintah.
Sebaliknya, ia mengingatkan jajarannya untuk aktif melakukan edukasi dengan cara mendatangi mereka secara langsung.
"Kalau dia (nelayan) tidak ngerti, itu yang salah kita, pejabatnya karena kurang mampu untuk datangi mereka. Kurang mengorbankan waktu untuk datangi mereka," tegasnya
Dalam kesempatan tersebut, Edhy juga mengajak nelayan untuk bersama-sama menjaga laut dari kejahatan, baik itu penyelundupan narkoba, bahan peledak, maupun senjata.
Dengan kerja sama dan komunikasi yang baik, ia optimistis bahwa sektor kelautan dan perikanan akan semakin maju.
Sebelumnya, KKP mendorong pemda dan BUMD dapat meningkatkan sinergi dan berkolaborasi dalam rangka membangun industri perikanan daerah dalam rangka memaksimalkan jumlah produksi penangkapan ikan di daerah masing-masing.
Dari sisi kebijakan lainnya, KKP juga telah memiliki Silat (Sistem Informasi Izin Layanan Cepat) sehingga perizinan dapat diproses lebih cepat.
Hal tersebut dinilai ke depannya juga akan berpotensi semakin menggairahkan usaha perikanan tangkap, mengingat produksi perikanan baru sekitar 7,5 ton per tahun.
Padahal, berdasarkan kajian yang dilakukan, potensi perikanan lestari yang bisa ditangkap di berbagai kawasan perairan nasional diperkirakan mencapai hingga 12,54 juta ton per tahun.
Berita Terkait
BLK Maritim kerja sama Indonesia dan Austria hadir di Makassar
Rabu, 8 Mei 2024 0:19 Wib
Menteri PUPR: Pengerjaan rumah menteri di IKN selesai Juli 2024
Selasa, 7 Mei 2024 11:39 Wib
Menteri ATR AHY ingin jadikan Bali sebagai Pulau Lengkap
Jumat, 3 Mei 2024 11:03 Wib
Wapres RI dan Menteri Haji Arab Saudi bahas tambahan kuota haji Indonesia
Selasa, 30 April 2024 15:46 Wib
Jokowi memperkenalkan Prabowo pada pemimpin baru Singapura
Senin, 29 April 2024 18:41 Wib
PM Singapura mengakui kepemimpinan Presiden Jokowi bagi Indonesia dan kawasan Asia Tenggara
Senin, 29 April 2024 14:11 Wib
Presiden Jokowi: 29 perusahaan Singapura antusias berinvestasi di IKN
Senin, 29 April 2024 14:03 Wib
Pemkot Makassar menerima sertifikat elektronik dari Menteri AHY
Minggu, 28 April 2024 22:58 Wib