Makassar (ANTARA) - Sebanyak 2.390 petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) menjalani tes cepat COVID-19 sebelum mereka bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar.
"Sementara ini rapid test sedang berjalan di semua puskesmas," kata Ketua KPU Kota Makassar Faridl Wajdi saat dihubungi soal kesiapan pilkada serentak, Sabtu.
Menurut dia, tes cepat ini untuk memastikan petugas steril saat menjalankan tugas pendataan pemilih di lapangan mulai 15 Juli nanti.
Selain itu, sesuai dengan regulasi yang ada, bahwa seluruh penyelenggara wajib mengikuti tes bebas COVID-19.
"Bagi PPDP yang hasilnya dinyatakan reaktif, langsung diganti," kata Faridl Wajdi menegaskan.
Terkait dengan penyediaan alat rapid test dan pembiayaanya, dia menyatakan bahwa pihaknya yang menanggung karena sudah ada bantuan anggaran pusat melalui APBN sebesar Rp4,1 miliar.
Ia menjelaskan bahwa anggaran tersebut juga untuk pengadaan alat pelindung diri (APD), termasuk segala yang berkaitan dengan protokol kesehatan COVID-19.
Bagi petugas ad hoc lainnya, seperti panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), kata aktivis LBH Makassar ini, masih akan dikoordinasikan.
"Kami prioritaskan dahulu PPDP sembari menunggu kebijakan dari pusat bagaimana nantinya petugas ad hoc lainnya karena tahapan sekarang masih pendataan faktual pemilih," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Naisyah Tun Azikin mengatakan bahwa rapid test terhadap PPDP sedang berjalan di puskesmas.
"Untuk APD dan alat rapid test, mereka (KPU) sendiri yang mengadakan. Kami tinggal membantu melaksanakan pemeriksaan. Saat ini baru 300-an orang mengikuti tes itu," ucapnya di Posko Induk Gugus Tugas COVID-19 Kota Makassar.
Mengenai anggaran penyediaan alat rapid test, Naisyah menambahkan bahwa KPU telah menyiapkan anggaran tersebut yang berasal dari APBN.
Di tempat yang sama, Pejabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin mengatakan bahwa rapid test terhadap petugas ad hoc sudah ada kerja sama dengan dinas kesehatan.
Berita Terkait
KPU Makassar buka aduan tanggapan masyarakat terkait seleksi PPK
Rabu, 8 Mei 2024 22:19 Wib
Pelindo Group Makassar latih nelayan soal manajemen koperasi
Rabu, 8 Mei 2024 22:17 Wib
SAR Gabungan kembali evakuasi 10 warga terisolasi terdampak bencana Luwu
Rabu, 8 Mei 2024 18:36 Wib
Rektor UNM menitip pesan kepada rektor terpilih di acara wisuda
Rabu, 8 Mei 2024 16:21 Wib
Ombudsman sikapi dugaan suap seleksi KPID dan KI Sulsel
Rabu, 8 Mei 2024 15:12 Wib
BLK Maritim kerja sama Indonesia dan Austria hadir di Makassar
Rabu, 8 Mei 2024 0:19 Wib
LBH Pers ajukan Amicus Curiae terkait sengketa pers di PN Makassar
Rabu, 8 Mei 2024 0:19 Wib
Tim Satgas Lantamal VI Makassar kembali menemukan jasad korban banjir
Rabu, 8 Mei 2024 0:17 Wib