Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) ditetapkan sebagai zona hijau dalam pelayanan publik
oleh Ombudsman Provinsi Sulbar.
"Kabupaten Polman merupakan kabupaten pertama di Provinsi Sulbar yang masuk zona hijau pada program uji kepatuhan layanan publik," kata Ombudsman Sulbar, Lukman Umar di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan, Ombudsman Sulbar memberikan apresiasi kepada Pemkab Polman karena bersedia menjadi mitra sekaligus sahabat Ombudsman Sulbar dalam rangka perbaikan layanan publik dengan menindak lanjuti pengaduan masyarakat di Sulbar.
"Tidak semua mitra Ombudsman Sulbar bisa menjadi sahabat, karena sahabat itu bisa menegur dan bersedia ditegur, dan sinergitas Ombudsman dengan Pemkab Polman sudah berjalan dengan baik, karena di Polman komponen pelayanan publik di semua unit layanan publik tersedia
Ia berharap pemerintah Polman memperbaiki kualitas pelauanannya karena komponen standar layanan publik polman sudah masuk zona hijau.
Wakil Bupati Polewali Mandar, HM. Natsir Rahmat mengatakan, Pemerintah Kabupaten Polman memberikan respon positif atas kehadiran Ombudsman RI Sulawesi Barat sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi pelayanan publik.
Ia menyampaikan pemerintah Polman telah melakukan tindak lanjut penyelesaian sejumlah pengaduan masyarakat.
Ia juga mengatakan, akan melakukna peningkatan kualitas layanan publik dengan bekerjasama Ombudsman Sulbar.
Berita Terkait
SAFEnet dan Unhas diskusikan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi
Rabu, 24 April 2024 20:00 Wib
Wali Kota Makassar meminta pembangunan mal pelayanan publik dikebut
Selasa, 16 April 2024 21:42 Wib
Presiden Yoon Suk Yeoel akan sampaikan pernyataan publik usai kalah Pemilu Korea Selatan
Selasa, 16 April 2024 6:31 Wib
Liberti Sitinjak : Pelayanan publik berbasis HAM komitmen mewujudkan P5HAM
Minggu, 31 Maret 2024 14:21 Wib
Polewali Mandar mencanangkan pelayanan publik berbasis HAM
Rabu, 27 Maret 2024 17:13 Wib
Dewan Pers siap mendampingi sengketa pers di PN Makassar
Senin, 25 Maret 2024 1:04 Wib
DPRD Sulsel siap terima masukan publik terkait calon anggota KIP-KPID
Minggu, 24 Maret 2024 9:58 Wib
Pakar membedah fenomena produk pers digugat Rp700 miliar di Makassar
Kamis, 21 Maret 2024 2:36 Wib