Mamuju (ANTARA News) - Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, melakukan pengkajian lebih mendalam terkait kekisruhan pengelolaan tambang mangan yang dinilai banyak menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat wilayah pertambangan.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Poli-Poli Mamuju, Mas'ud di Mamuju, Minggu, mengatakan, pihaknya akan melakukan kajian secara profesional tentang kehadiran aktivitas pertambangan mangan yang ada di desa Talando, Kecamatan Bonehau, yang dikerjakan oleh PT Mandiri Maining Corporation (MMC).
"Kami hanya melakukan pengkajian tentang persoalan pro kontra masyarakat atas aktivitas pertambangan mangan dan bukan melakukan kajian tentang persoalan legalitas perusahaan yang telah mempekerjakan masyarakat di wilayah pertambangan ini," kata dia.
Pengkajian akan dilakukan melalui pendekatan ke tengah masyarakat apakah memang kehadiran tambang ini tidak diterima oleh masyarakat atau sebaliknya.
Hasil pendekatan ke masyarakat ini, kata dia, akan dijadikan dasar untuk menentukan sikap organisasi lalu kemudian mendorong kepada pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mamuju untuk berbuat bijak demi kepentingan masyarakat secara umum.
"Nanti lihat hasil pendekatan kami dengan masyarakat. Kalau memang masyarakat terbantu dengan hadirnya pertambangan mangan, maka jelas kami akan mendorong untuk aktivitas pertambangan ini tetap beroperasi dan kalau perlu dibuatkan peraturan daerah (perda) tambang mangan maupun peraturan gubernur (pergub),"jelasnya.
Mas'ud khawatir, sikap kritis yang ditunjukkan beberapa LSM itu seakan-akan dikemas bahwa tambang mangan telah merugikan masyarakat, namun sesungguhnya dibungkus sebuah kepentingan gerakan "sakit hati" pascapemilihan kepala daerah (Pilkada) Mamuju, 4 Agustus 2010.
"Kalau sikap kritis yang dilakukan oleh beberapa LSM bahwa pengelolaan tambang Mangan telah merugikan masyarakat karena dasar kepentingan gerakan "sakit hati", maka itu akan sangat kami sesalkan, karena hanya membuat sebuah provokasi di tengah masyarakat," kata dia.
Oleh karena itu, kata dia, masyarakat Bonehau khususnya yang berada di kawasan pertambangan Mangan untuk tidak mudah terpancing dengan isu-isu murahan yang muaranya dapat merugikan masyarakat di kawasan pertambangan.
"Selama ini pihak perusahaan telah menyerap ratusan tenaga kerja yang dilakukan secara bergilir dengan upah di atas Rp100.000 /hari. Ini kan sangat membantu masyarakat dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat serta akan menambah penghasilan kas devisa negara dan daerah," kata Mas'ud. (T.KR-ACO/Z002)Â
Berita Terkait
Kapolri ingatkan paslon capres-cawapres menjaga persatuan Indonesia
Jumat, 20 Oktober 2023 22:46 Wib
Mahasiswa di Makassar tolak wacana penundaan Pemilu 2024
Kamis, 7 April 2022 21:03 Wib
Dua kandidat petahana berpotensi lawan kolom kosong dalam pilkada serentak di Sulsel
Kamis, 13 Agustus 2020 18:24 Wib
Bawaslu sebut petahana berpotensi mobilisasi ASN pada pilkada serentak
Senin, 9 Maret 2020 19:52 Wib
Distanak Manado Tetapkan Tiga Buah Unggulan
Senin, 4 Februari 2013 15:04 Wib
Petani Mamuju Belum Manfaatkan Pupuk Gernas Kakao
Rabu, 1 Agustus 2012 13:37 Wib
Petani Mamuju Tuding Bibit Kakao Gernas Palsu
Kamis, 21 Juni 2012 22:57 Wib
Mendagri Diminta Kaji Ulang Pemberlakuan UU Kependudukan
Minggu, 15 Januari 2012 1:59 Wib