Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menetapkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2021 sebesar Rp253 triliun atau meningkat dibandingkan plafon yang telah disepakati sebelumnya Rp220 triliun seiring tingginya permintaan pelaku UMKM.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai memimpin rakor di Jakarta, Senin, mengatakan peningkatan ini merupakan respons atas antusiasme pelaku UMKM yang tinggi atas KUR dengan suku bunga rendah dan adanya harapan pemulihan UMKM.
Dalam rakor membahas evaluasi KUR 2020 dan kebijakan KUR 2021 tersebut, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen selama 6 bulan di 2021.
"Kebutuhan KUR untuk UMKM untuk mempercepat pemulihan ekonomi pada masa COVID-19 cukup besar, maka target penyaluran KUR tahun depan ditingkatkan. Dengan peningkatan itu, maka ada tambahan anggaran subsidi bunga KUR 2021 sebesar Rp7,6 triliun," kata Menko Airlangga.
Menko Airlangga mengatakan keputusan untuk menaikkan plafon dan menambah subsidi bunga ini bertujuan untuk mendorong dan mengembangkan UMKM agar dapat membantu pemerataan dan pertumbuhan ekonomi di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional.
Sementara itu realisasi penyaluran KUR hingga 21 Desember 2020 telah mencapai Rp188,11 triliun atau sekitar 99 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp190 triliun.
Bantuan kredit tersebut telah disalurkan kepada sekitar 5,81 juta debitur dengan outstanding sebesar Rp226,5 triliun dan kredit bermasalah (NPL) relatif rendah di posisi 0,63 persen.
Penyaluran KUR ini sempat melambat seiring dengan terjadinya kontraksi ekonomi pada triwulan II-2020, meski akhirnya membaik jelang akhir tahun, dengan realisasi bulanan pada November mencapai Rp23,9 triliun.
Penyaluran tersebut bahkan lebih baik dibandingkan dengan periode normal, sebelum terjadinya pandemi, yaitu pada Februari 2020 yang tercatat sebesar Rp19,2 triliun.
Berita Terkait
Dishut Sulbar bina petani kembangkan usaha jamur tiram
Kamis, 25 April 2024 0:39 Wib
Pemprov Sulbar membangun usaha ternak di kawasan transmigrasi
Kamis, 18 April 2024 23:31 Wib
Pemprov Sulbar minta pelaku usaha miliki sertifikat produk halal
Minggu, 7 April 2024 19:58 Wib
Menparekraf : PPN 12 persen tidak menimbulkan gejolak pada usaha parekraf
Rabu, 27 Maret 2024 14:01 Wib
KPPU usul perlu adanya perpres strategi nasional persaingan usaha
Kamis, 14 Maret 2024 15:04 Wib
Pemkab Sidrap sosialisasi Perda Pajak dan retribusi pada pelaku usaha
Rabu, 6 Maret 2024 6:11 Wib
Usaha kulit ikan buntal di Mamuju berpotensi ekspor
Senin, 4 Maret 2024 21:21 Wib
OJK terus komitmen perkuat dukung usaha BPR
Rabu, 28 Februari 2024 21:11 Wib