PM Malaysia menyerukan dihentikannya pembunuhan, kekerasan di Myanmar

Jakarta (ANTARA) - Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin menyerukan dihentikannya pembunuhan dan kekerasan terhadap warga sipil Myanmar, untuk menurunkan eskalasi konflik di negara tersebut pasca kudeta yang dilancarkan militer pada 1 Februari lalu.

Berbicara dalam pertemuan para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Jakarta, Sabtu, Muhyiddin juga berharap otoritas Myanmar membebaskan para tahanan politik dengan segera dan memberikan akses kepada ASEAN untuk membantu menangani konflik.

“Situasi menyedihkan di Myanmar harus segera dihentikan. Malaysia percaya pembunuhan dan kekerasan harus diakhiri. Semua pihak harus segera menahan diri dari setiap provokasi dan tindakan yang akan melanggengkan kekerasan dan kerusuhan,” kata Muhyiddin seperti dikutip dari salinan pernyataannya pada Pertemuan Pemimpin ASEAN tentang Myanmar.

Lebih lanjut, PM Muhyiddin menyampaikan besarnya tekanan dari komunitas internasional tentang cara ASEAN dapat membantu menyelesaikan masalah Myanmar, di tengah prinsip “tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri” yang dipegang oleh setiap negara anggota.

Namun, ia menegaskan bahwa prinsip yang tertuang dalam Piagam ASEAN tersebut bukan berarti para anggota abai terhadap situasi serius yang membahayakan perdamaian, keamanan, dan stabilitas ASEAN serta kawasan yang lebih luas.

“Bukan berarti kita (bisa) bersembunyi di balik prinsip non intervensi, itu tidak bisa menjadi alasan kelambanan (tanggapan) kita. Krisis yang terjadi di satu negara anggota ASEAN tidak akan selesai dengan sendirinya tanpa mempengaruhi negara anggota lainnya,” tutur Muhyiddin.

Jika ASEAN adalah mekanisme untuk membantu Myanmar kembali normal, kata Muhyiddin, langkah maju yang harus diambil adalah memberikan akses kepada Ketua ASEAN dan Sekretaris Jenderal ASEAN ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait guna membangun dialog yang konstruktif dan bergerak maju.

Hal tersebut dinilainya sangat dibutuhkan ASEAN untuk memberikan observasi yang jujur dan tidak bias, karena akses yang diberikan kepada ASEAN dapat menunjukkan kepada dunia bahwa ASEAN berada di jalur yang tepat dalam membantu Myanmar memulihkan keadaan di Myanmar.

Kemudian, Muhyiddin menyatakan jika situasi di Myanmar membaik, ini akan membuka pintu bagi ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang terkena dampak parah dari situasi saat ini.

“Tidak ada satu pun proposal yang dibuat tanpa peran Tatmadaw sebagai bagian dari solusi. Kami menyadari bahwa keberhasilan upaya ASEAN di Myanmar sangat bergantung pada kemauan Tatmadaw untuk bekerja sama,” kata PM Muhyiddin, merujuk pada sebutan untuk militer Myanmar.

ASEAN Leaders’ Meeting merupakan upaya internasional terkoordinasi pertama untuk secara khusus membahas penyelesaian isu Myanmar, yang dilanda konflik dan kekerasan pasca penggulingan pemerintah terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi oleh militer.

Sedikitnya 745 dilaporkan tewas sejak gerakan pembangkangan sipil massal muncul untuk menantang kudeta sejak 1 Februari 2021.

Para pemimpin Indonesia, Vietnam, Singapura, Malaysia, Kamboja, dan Brunei Darussalam hadir dalam pertemuan tersebut, bersama dengan para menteri luar negeri Laos, Thailand, dan Filipina.

Dengan hadirnya peserta secara fisik meskipun di tengah situasi pandemi, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan pada Jumat (23/4) bahwa pertemuan tersebut mencerminkan "keprihatinan yang mendalam tentang situasi di Myanmar dan tekad ASEAN untuk membantu Myanmar keluar dari situasi yang sulit ini".