Makassar (ANTARA News) - Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menilai wacana untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memerlukan kajian-kajian mendalam.
"Saya kira perlu mendapatkan kajian, apakah tepat di saat rakyat tengah bersemangat untuk menentukan sendiri pikiran-pikiran mereka dan mengimplementasikan demokrasi secara benar," katanya di Makassar, Senin.
Menurut dia, jika terdapat kekurangan dari sistem pemilihan langsung, tinggal dilakukan penyempurnaan, perbaikan dan efisiensi. "Tetapi untuk menarik kedaulatan itu dari tangan rakyat, menjadi sebuah model yang menurut saya perlu mendapatkan kajian,"jelasnya.
Pemilihan langsung adalah memberikan hak rakyat dan hal tersebut merupakan wujud konkrit yang tidak bisa direkayasa dalam mengimpelementasikan kedaulatan.
"Kekurangan itu pasti ada, baik dari pemilihan langsung maupun perwakilan tetapi untuk kepentingan sebuah provinsi yang besar seperti ini, saya kira pemilihan langsung menjadi wacana pembelajaran dari hadirnya kesadaran rakyat yang makin baik terhadap negara, pemerintahan dan kehidupannya," katanya.
Soal kerawanan konflik horisontal, ia menilai, semua sistem dapat mengundang kerawanan konflik, baik melalui DPR maupun langsung.
"Sekarang ini adalah bagian untuk mencerdaskan kita dan telah bergulir sekian tahun, mari kita sempurnakan. Yang harus diperbaiki adalah di tingkat elit, mau tidak menerima. Menang dan kalah jangan cuma bicara di atas kertas saja. Kalau punya idealisme untuk kepentingan negara dan bangsa mustinya kerawanan-kerawanan itu bisa diatasi," ujarnya.
Kerawanan konflik, lanjutnya, bukan pada rakyat. Konflik itu pada elit dan elitlah yang harus bisa menerima konsekuensi pada demokrasi dan kedaulatan rakyat. Tidak ada bedanya jika melalui DPR.
Sedangkan, mengenai anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, ia mengatakan, jika memang dinilai tidak rasional tinggal dilakukan efisiensi.
"Demokrasi mahal memang, itu bedanya dengan sistem tunjuk langsung. Memang panjang, mahal tapi bisa mengakomodir aspirasi yang ada. Kalau itu dianggap mahal yang mana harus dicari jalannya kenapa," tambahnya.(T.KR-RY/S016)
Berita Terkait
Jaksa KPK membuka peluang menghadirkan Ahmad Sahroni di sidang SYL
Selasa, 7 Mei 2024 11:36 Wib
KPK menghadirkan empat saksi dari Kementan dalam sidang SYL
Senin, 6 Mei 2024 11:51 Wib
Eks pejabat Kementan mengakui serahkan uang Rp850 juta dari SYL ke Partai NasDem
Rabu, 24 April 2024 20:32 Wib
Saksi kasus SYL meminta perlindungan LPSK setelah BAP dirinya bocor
Rabu, 24 April 2024 13:18 Wib
KPK akan periksa keluarga SYL terkait penyidikan dugaan TPPU
Sabtu, 20 April 2024 7:40 Wib
Hakim tidak menerima nota keberatan Syahrul Yasin Limpo
Rabu, 27 Maret 2024 14:33 Wib
Ahmad Sahroni: KPK menyarankan NasDem kembalikan Rp40 juta dari SYL
Jumat, 22 Maret 2024 15:08 Wib
Syahrul Yasin Limpo ajukan permohonan pemindahan rutan
Rabu, 20 Maret 2024 14:44 Wib