Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) meminta pemerintah daerah aktif mengajak kelompok masyarakat melawan pandemi COVID-19 dengan bersama-sama mengampanyekan pentingnya disiplin protokol kesehatan dan vaksinasi.
“Pemda diminta lebih aktif menggandeng masyarakat sipil, karena sejauh monitoring Tim KSP, modal sosial Indonesia sangat kuat di tingkat hulu,” ujar Tenaga Ahli Utama KSP Joanes Joko saat berdiskusi dengan para bupati dan jajaran pemimpin daerah di Kabupaten Klaten dan Wonogiri, Jawa Tengah, Selasa (7/9), sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu.
Joanes mengapresiasi gerakan masyarakat, seperti Jogo Tonggo dan Tim Kubur Cepat (TKC) di Kabupaten Klaten yang membantu penanganan COVID-19. Dia berharap gerakan masyarakat seperti itu diperkuat dan mendapat dukungan pemda.
Gerakan Tim Kubur Cepat (TKC), merupakan inisiatif masyarakat dari berbagai unsur di Klaten yang bertujuan meringankan beban penanganan COVID-19 di daerah. Melalui gerakan tersebut relawan TKC di Klaten yang saat ini hampir mencapai 4.000 orang bergerak membantu pemulasaran dan pemakaman warga yang meninggal akibat COVID-19.
Bupati Klaten Sri Mulyani menyampaikan kabupaten ini hingga kini masih mencatatkan kasus kematian akibat COVID-19 cukup tinggi, yakni berada pada level 8,3 persen. Angka ini didominasi pasien lansia, pasien dengan penyakit bawaan (komorbid), dan pasien yang belum menerima vaksin.
“Kami akan memperkuat penanganan COVID-19 dengan program pembagian masker di setiap desa melalui puskesmas, yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat secara gratis,” kata Sri Mulyani.
Sementara itu di Kabupaten Wonogiri, walaupun angka penularan COVID-19 dan bed occupancy rate (BOR) sudah menurun, namun tingkat kedisiplinan masyarakat terhadap prokes masih menjadi perhatian.
Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengatakan strategi penanganan COVID-19 di Wonogiri dilakukan dengan memperkuat kapasitas di desa dan kecamatan.
Meskipun per tanggal 7 September 2021 Wonogiri memasuki PPKM level 3, pemerintah memastikan bahwa kebijakan mematikan lampu jalan di atas pukul 20.00 WIB untuk menekan mobilitas masyarakat akan terus gencar dilakukan.
Berita Terkait
Mensos Risma apresiasi penanganan bencana banjir dan longsor di Sulsel
Jumat, 10 Mei 2024 19:00 Wib
BPBD Sulsel fokus tangani desa terisolir di Latimojong Luwu
Rabu, 8 Mei 2024 18:37 Wib
Menanti pengesahan peraturan pelaksana UU TPKS
Selasa, 7 Mei 2024 13:54 Wib
Kompolnas meminta Polri tuntaskan penanganan kasus TPPO
Selasa, 7 Mei 2024 13:53 Wib
Presiden Joko Widodo pimpin rapat penanganan pengungsi Gunung Ruang
Jumat, 3 Mei 2024 15:23 Wib
Peraturan baru OJK memperkuat penanganan masalah perbankan
Jumat, 26 April 2024 6:44 Wib
KPK menjebloskan eks hakim Prasetio Nugroho ke Lapas Sukamiskin
Kamis, 18 April 2024 19:39 Wib
MK buka tahapan penyampaian kesimpulan dalam penanganan PHPU Pilpres 2024
Sabtu, 6 April 2024 5:23 Wib