Pemprov Sulbar Gagal Raih WTP 2011
Mamuju (ANTARA News) - Tekad Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat meraih predikat Wajat Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan anggaran akhirnya gagal setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menetapkan bahwa daerah itu belum berhak atas opini tersebut.
"Penggunaan anggaran tahun 2011 telah dilakukan audit oleh BPK dan hasilnya mengecewakan karena kita masih mendapatkan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK," kata Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Jumat.
Menurut gubernur, dengan adanya temuan oleh BPK maka dirinya pun langsung melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit investigasi sebagai tindak lanjut atas segala temuan penggunaan anggaran itu.
"Saya telah melakukan koordinasi dengan BPKP untuk segera melakukan audit investigasi sebagai tindak lanjut temuan penggunaan dana yang telah merugikan keuangan negara," kata Anwar.
Hasil audit BPKP, kata dia, selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi terhadap pejabat eselon II dalam rangka pelaksanaan mutasi.
"Jika ada pejabat yang sering melakukan kesalahan sama maka pejabat itu akan diberi sanksi tegas," kata dia.
Karena itu, kata dia, bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dianggap ada temuan maka diharapkan segera dikembalikan ke kas daerah.
"Hanya ada dua konsekuensi bagi pejabat yang bermasalah yakni mengembalikan keuangan negara atau persoalan itu dilimpahkan ke aparat hukum," ungkap Anwar.
Ia menyampaikan, sampai sekarang BPKP masih melakukan audit investigasi yang diharapkan bisa tuntas hingga beberapa bulan ke depan.
"Temuan yang belum dikembalikan itu bukan hanya penggunaan anggaran tahun 2011 namun juga masih ada tersisa pada tahun-tahun sebelumnya," katanya.
Ia mengatakan, temuan yang paling dominan itu adalah temuan lama akibat adanya pihak ketiga atau kontraktor yang tidak mengembalikan kerugian negara dan bahkan ada pejabat lama yang telah berpindah tugas ke daerah lain.
Gubernur juga mengatakan, selama memimpin Sulbar atau pada periode pertamanya menjadi Gubernur Sulbar hingga memasuki periode kedua ini belum pernah meraih WTP.
Dia meminta jajarannya bekerja dengan baik agar prestasi pembangunan seperti meraih WTP dapat diwujudkan agar pemerintah juga dapat melaksanakan "Good Governance" dan "Clean Governance".
"Maka itu kinerja pejabat di Sulbar harus dikoordinasikan dengan baik jangan ada yang bekerja sendiri, semua capaian pembangunan dalam hal pengelolaan keuangan harus dikoordinasikan dengan baik, agar tidak terjadi penyimpangan anggaran yang dikhawatirkan akan menghambat meraih WTP," katanya. (T.KR-ACOS023)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
