Makassar (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PTUR) di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan.
"Betul. Dalam rangka pengembangan bukti kegiatan pengembangan penyelidikan, " ujar Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan saat dikonfirmasi wartawan di Makassar, Kamis
Dari informasi yang diperoleh, penggeledahan dilakukan mulai Kamis (21/7) pukul 11.00 WITA.
Penyidik menggunakan mobil hitam tiba di depan halaman kantor serta mendapat pengawalan dari aparat kepolisian bersenjata lengkap.
Petugas langsung melakukan penggeledahan di salah satu ruangan Bina Marga lantai dua kantor PTUR tersebut. Belum diketahui apa saja barang yang akan dibawa.
Hingga sekitar pukul 18.35 WITA, penyidik keluar meninggalkan ruangan dengan membawa koper serta kardus. Aparat kepolisian bersenjata lengkap terus mengawal di depan pintu masuk sampai penyidik keluar dari area kantor tersebut.
Penggeledahan itu sebagai tindak lanjut pengembangan kasus suap dan gratifikasi oleh mantan Sekretaris Dinas PTUR Edy Rahmat yang ikut menyeret mantan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdulllah.
Sebelumnya, Nurdin Abdullah dinyatakan bersalah dan divonis 5 tahun penjara dan ditambah denda Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan, karena terbukti menerima suap dan gratifikasi senilai 350 ribu dolar Singapura dan Rp8,087 miliar.
Mantan Bupati Bantaeng ini secara sah dan menyakinkan menerima siap 150 ribu dolar dan Rp2,5 miliar dari pemilik PT Agung Perdana Bulukumba serta PT Cahaya Sepang Bulukumba, Agung Sucipto untuk memuluskan kemenangan tender sejumlah proyek infrastruktur di Dinas PTUR Sulsel
Sedangkan untuk penerimaan suap dijalankan Sekretaris Dinas PTUR Sulsel Edy Rahmat yang telah divonis penjara 4 tahun dan denda Rp200 juta oleh majelis hakim Tipikor. Saat ini, Nurdin Abdullah sedang menjalani masa hukuman di Lapas Sukamiskin di Bandung, Jawa Barat.
Berita Terkait
Komisi II DPR : Pemerintah perlu sikapi usulan penundaan seleksi CASN pada 2024
Kamis, 2 Mei 2024 13:07 Wib
DPRD Sulsel ungkap banyak calon titipan KPID dan KIP
Kamis, 25 April 2024 20:52 Wib
Kapolda Sulbar dan DPRD Lampung sepakati penegakan hukum sengketa tanah
Kamis, 25 April 2024 20:03 Wib
DPRD Sulsel anggarkan dana aspirasi Rp100 miliar untuk infrastruktur
Rabu, 24 April 2024 9:25 Wib
Komisi II DPR: UU Pemilu perlu direvisi setidaknya mencakup tiga hal
Selasa, 23 April 2024 17:39 Wib
Kompolnas minta atasan lima oknum polisi terlibat narkoba turut diperiksa
Selasa, 23 April 2024 10:10 Wib
Legislator Sulsel meminta Disdik terapkan sistem zonasi guru PPPK
Senin, 22 April 2024 20:34 Wib
Komisi IX DPR RI mendukung BPJS Kesehatan siapkan posko mudik
Minggu, 7 April 2024 2:17 Wib