Sorong (ANTARA) - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan bahwa rapat paripurna pengesahan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya menunggu persetujuan pimpinan DPR RI.
“Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sudah kami setujui pada putusan tingkat pertama sepuluh hari yang lalu selanjutnya menunggu persetujuan pimpinan DPR untuk diparipurnakan," kata Ahmad Doli Kurnia Tanjung saat kunjungan kerja di Sorong, Papua Barat, Kamis.
Dia mengatakan bahwa Komisi II sudah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR agar hasil keputusan tersebut untuk diagendakan dalam agenda rapat pimpinan.
"Serta rapat badan musyawarah atau Banmus untuk selanjutnya diagendakan dalam rapat paripurna," ujarnya.
Dia mengatakan tugas Komisi II sudah selesai tinggal menunggu paripurna. Dan paripurna pengesahan kapan dilakukan tergantung pada pimpinan DPR.
Komisi II berharap agar paripurna pengesahan DOB Provinsi Papua Barat Daya secepatnya dilakukan sebab dinantikan oleh masyarakat.
"Memang ada rencana rapat paripurna pada 29 September namun belum tahu apakah diagendakan atau tidak tergantung pimpinan," kata Ahmad Doli.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komisi II sebut Paripurna Papua Barat Daya tunggu persetujuan pimpinan
Berita Terkait
Korem 142/Taroada Tarogau ajak masyarakat ciptakan pilkada damai
Rabu, 15 Mei 2024 9:53 Wib
Kementan serahkan bantuan bibit untuk 11 ribu hektare lahan di Sulawesi Barat
Senin, 13 Mei 2024 16:03 Wib
29 korban banjir di Tanah Datar Sumbar belum ditemukan
Senin, 13 Mei 2024 13:52 Wib
Kemenhub: Bus pariwisata kecelakaan di Subang tercatat tidak miliki izin angkutan
Minggu, 12 Mei 2024 11:02 Wib
Kemenhub: Kecelakaan bus pariwisata di Subang diduga akibat rem blong
Sabtu, 11 Mei 2024 23:50 Wib
Rektor UNM mendaftar sebagai bakal cagub Sulbar di empat parpol
Sabtu, 11 Mei 2024 21:23 Wib
Pemprov Sulawesi Barat mendorong enam klaster pembangunan dalam Perpres IKN
Jumat, 10 Mei 2024 18:02 Wib
Kemenkumham Sulsel MoU dengan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat soal BHP
Selasa, 7 Mei 2024 22:27 Wib