Makassar (ANTARA) - Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselengarakan BPJS Kesehatan berharap para pekerja mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan dengan program JKN yang iurannya ditanggung tempatnya bekerja.
“Terkena infeksi saluran kemih sampai harus dirawat, karena gejalanya parah demam naik turun terus perut juga rasanya tidak karuan untungnya jaminan kesehatan sudah ditanggung oleh tempat kerja. Bisa langsung masuk rumah sakit saja dengan kartu JKN,” kata Ira seorang peserta JKN segmen penerima upah saat dirawat di ruang perawatan RSUD Labuang Baji, Makassar, Kamis (29/9).
Ira merasa tenang karena perusahaan tempatnya bekerja sangat patuh dengan mendaftarkan karyawannya jaminan kesehatan.
“Agar tetap bisa bekerja dengan baik tentunya karyawan perlu merasa terlindungi saat sakit, sejak awal bekerja memang perusahaan tempat saya bekerja sudah menjelaskan akan diberikan jaminan kesehatan,” ujarnya.
“Jadi apabila sudah sakit seperti saya sekarang ini sudah tenang saja berobat karena memiliki akses untuk mendapatkan perawatan dari jaminan kesehatan yang diberikan oleh tempat kerja. Tidak khawatirkan biaya atau harus sedia uang tunai terlebih dahulu, dengan JKN bisa langsung dilayani,” terang Ira.
Selain itu, tidak ragu dengan kualitas pelayanan kesehatan dari JKN ini, kerja sama rumah sakitnya banyak, pelayannya bagus, kamarnya bersih, perawat dan dokternya perhatian dengan keluhan pasien.
“JKN ini pelayanan kesehatannya bikin betah serasa tidak sedang dirawat di rumah sakit saja,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perluasan, Pengawasan dan Pemeriksaan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Makassar Fadilla menuturkan Program Jaminan Kesehatan (JKN) diselenggarakan secara nasional dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan termasuk para pekerja dan anggota keluarganya.
“Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayarkan iuran sesuai Amanah Perpres No 82 tahun 2018,” lanjut Fadilla.
“Untuk memastikan hal tersebut, BPJS Kesehatan bersinergi bersama instansi yang berwenang (Dinas Ketenagakerjaan, Kejaksaan, serta Krimsus Kepolisian Daerah) sehingga para pekerja maupun anggota keluarganya dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa kekhawatiran finansial pada saat dibutuhkan,” jelas Fadilla.(*/Inf)
Berita Terkait
RSUD Sulbar menjalani rekredensialing oleh BPJS Kesehatan
Sabtu, 23 November 2024 17:58 Wib
Bawaslu Makassar jamin perlindungan sosial bagi 2.225 Panwas Pilkada
Sabtu, 16 November 2024 19:04 Wib
Menkes dan Menkeu pantau kondisi BPJS Kesehatan soal isu kenaikan iuran
Jumat, 15 November 2024 12:18 Wib
DPR minta tindak praktik kecurangan demi cegah kenaikan iuran BPJS Kesehatan
Jumat, 15 November 2024 8:51 Wib
Dirut BPJS Kesehatan memastikan aset neto masih sehat untuk pembayaran RS 2025
Rabu, 13 November 2024 19:14 Wib
Ditlantas Polda Sulbar dan BPJS Kesehatan bahas kepesertaan JKN bagi pemohon SIM
Kamis, 31 Oktober 2024 19:06 Wib
Kemendagri dan BPJS Ketenagakerjaan fasilitasi perlindungan jamsos kelembagaan desa
Selasa, 15 Oktober 2024 10:48 Wib
Pjs Bupati Lutim mendorong pekerja di desa jadi peserta BPJamsostek
Jumat, 11 Oktober 2024 16:07 Wib