New York (ANTARA) - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak Taliban untuk membatalkan berbagai larangan terhadap hak-hak perempuan Afghanistan.
Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Selasa (27/12), kelima belas anggota DK PBB menyatakan keprihatinan yang mendalam bahwa Taliban telah menangguhkan akses ke universitas untuk perempuan dan anak perempuan.
DK mengecam penangguhan sekolah di atas kelas enam untuk anak perempuan Afghanistan dan menuntut partisipasi penuh, setara, dan bermakna dari perempuan dan anak perempuan di Afghanistan.
Dewan mendesak Taliban untuk membuka kembali sekolah dan dengan cepat membalikkan kebijakan dan praktik yang disebut mewakili semakin meningkatnya penghapusan penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.
Mengekspresikan keprihatinan yang mendalam mengenai laporan bahwa Taliban telah melarang pegawai perempuan pada LSM dan organisasi internasional untuk pergi bekerja, DK mengatakan hal itu akan berdampak langsung dan signifikan pada operasi kemanusiaan di Afghanistan.
Kepala bantuan PBB Martin Griffiths dalam pengarahannya kepada DK pekan lalu menggambarkan suramnya situasi keamanan di Afghanistan.
Dia mengatakan bahwa 97 persen warga Afghanistan hidup dalam kemiskinan dan 20 juta orang menghadapi kelaparan akut.
Taliban telah gagal memenuhi janji mereka kepada komunitas internasional.
Perempuan dan anak perempuan telah dirampas haknya, termasuk hak atas pendidikan.
Perempuan menghilang dari publik sejak Taliban kembali berkuasa pada 15 Agustus 2021, ketika pejabat dari pemerintahan Kabul yang didukung AS melarikan diri dari Afghanistan menyusul mundurnya pasukan asing dari negara tersebut.
Anak perempuan dilarang masuk sekolah tingkat menengah dan atas. Banyak perempuan menuntut hak mereka dipulihkan dengan turun ke jalan, memprotes, dan mengorganisasi kampanye.
Sumber: Anadolu
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PBB desak Taliban untuk batalkan larangan terhadap hak perempuan
Berita Terkait
Menteri ATR menjamin keamanan rumah ibadah melalui sertifikat tanah
Sabtu, 27 April 2024 20:08 Wib
Menkopolhukam menyiapkan mitigasi saat MK putuskan sengketa Pilpres
Kamis, 18 April 2024 19:34 Wib
Dewan Keamanan PBB akan 'vote' soal keanggotaan penuh Palestina Kamis ini
Rabu, 17 April 2024 15:53 Wib
Utusan tetap Iran di PBB memberi peringatan keras kepada Israel terkait balasan
Selasa, 16 April 2024 13:46 Wib
Indonesia meminta Iran dan Israel untuk menahan diri
Senin, 15 April 2024 6:04 Wib
Dinkes Sulsel memantau kesiapsiagaan nakes di pos keamanan Lebaran
Minggu, 7 April 2024 2:17 Wib
Polres Sidrap libatkan polwan pantau keamanan di pusat perbelanjaan
Kamis, 4 April 2024 2:12 Wib
Kodam, Polda dan Pemprov Sulsel menyiapkan 68 pos keamanan Lebaran
Kamis, 28 Maret 2024 23:18 Wib