Makassar (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR Aliyah Mustika Ilham bersama Kementerian Kesehatan sosialisasi penggunaan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) di Kabupaten Takalar, Sulsel.
Menurut Aliyah Mustika Ilham melalui keterangannya di Makassar, Minggu, masyarakat yang masih kurang memahami, terkadang salah persepsi terhadap iklan Alkes dan PKRT yang beredar di masyarakat, maka hal tersebut sepatutnya mendapat perhatian.
"Edukasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga sepatutnya menjadi salah satu skala prioritas perhatian kita. Penggunaan Alkes dan PKRT yang tidak sesuai seperti cara penggunaan,cara penyimpanan, izin edar bisa jadi masalah," ujar Aliyah.
Membaca penggunaan Alkes dan PKRT, kata Aliyah, merupakan langkah bijak pertama yang seharusnya dilakukan agar terhindar dari masalah.
Selanjutnya masyarakat diharapkan juga bijak dalam memilih produk sesuai kebutuhan mereka.
"Hal penting lainnya adalah jangan mudah tergiur dengan iklan-iklan yang beredar di tengah masyarakat," ujar Aliyah Mustika Ilham.
Kegiatan yang berlokasi di Gedung Islamic Center Takalar ini turut menghadirkan Direktur Pengawasan Alat Kesehatan Kemenkes Eka Purnamasari, Sub-Koordinator Kefarmasian, Alkes, PKRT Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar Alimuddin Halik.
Informasi dan edukasi penggunaan Alkes dan PKRT yang benar diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat sehingga terhindar dari efek kesalahan.
Berita Terkait
Anggota DPR mengajak mahasiswa amalkan nilai-nilai kebangsaan
Selasa, 26 November 2024 20:01 Wib
Ketua DPR mendorong langkah konkret wujudkan kesejahteraan guru
Selasa, 26 November 2024 8:17 Wib
Menhan akan kembangkan latihan militer bersama di wilayah timur
Senin, 25 November 2024 17:58 Wib
Komisi I DPR meminta "judol" diberantas dengan cara pertahanan negara
Senin, 25 November 2024 15:22 Wib
Wakil Ketua Komisi II DPR RI menolak ubah status KPU jadi lembaga ad hoc
Minggu, 24 November 2024 16:11 Wib
Komisi III DPR menyayangkan oknum polisi penembak polisi tak diborgol
Jumat, 22 November 2024 15:50 Wib
Komisi X DPR: Penghapusan PPDB Zonasi harus mempertimbangkan beragam aspirasi
Jumat, 22 November 2024 10:18 Wib
Komisi III DPR menyetujui 5 Dewan Pengawas KPK 2024-2029
Kamis, 21 November 2024 14:43 Wib