Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim menegaskan Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tidak hanya berlaku untuk platform tertentu, tetapi semua penyelenggara perdagangan elektronik.
"Ini bukan buat salah satu penyelenggara platform, tapi untuk semua," kata Isy saat ditemui di Pusat Grosir Asemka, Jakarta, Jumat.
Dia menyebutkan salah satu peraturan yang berlaku untuk platform perdagangan elektronik adalah penetapan harga minimum untuk barang impor yang dijual di Indonesia melalui platform perdagangan elektronik lintas negara.
Adapun dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023 telah diatur bahwa harga barang minimum yang dimaksud sebesar freight on board (FOB) sebesar 100 dolar AS per unit.
Isy menuturkan produk impor yang dijual melalui platform perdagangan elektronik wajib memenuhi legalitas dan standardisasi seperti Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan izin edar produk dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
Untuk itu, pihaknya akan menggaet sejumlah instansi seperti Kementerian Perindustrian (Kemenperin), BSN, hingga BPOM dalam rangka pengawasan produk impor yang dijual melalui platform perdagangan elektronik.
"Kalau SNI itu ada Kemenperin ada BSN, kalau kosmetik ada dari BPOM. Kita kerja sama dan berkoordinasi untuk pengawasan. Penindakan banyak, tergantung kasusnya, jadi gak sama. Tapi, kan selalu ada peringatan," ujar Isy.
Permendag Nomor 31 Tahun 2023 juga mengatur pedagang luar negeri yang menjual barangnya di Indonesia melalui perdagangan elektronik wajib menyampaikan sejumlah keterangan di antaranya bukti legalitas usaha dari negara asal, pemenuhan standar (SNI) dan halal, pencantuman deskripsi berbahasa Indonesia, dan asal pengiriman barang.
Berita Terkait
Menag mengucapkan selamat memperingati Kenaikan Yesus Kristus
Kamis, 9 Mei 2024 14:32 Wib
AKPY melatih 209 petani sawit Lutra untuk pengembangan SDMPKS
Selasa, 7 Mei 2024 19:15 Wib
Menpan RB: Seleksi CPNS dari sekolah kedinasan mulai Mei dan CASN Juni
Sabtu, 4 Mei 2024 1:45 Wib
Kementerian PPPA: Telah ada UPTD PPA di 34 provinsi di Indonesia
Jumat, 3 Mei 2024 22:37 Wib
Mendagri beri atensi terhadap keamanan data pemilih pada Pilkada Serentak 2024
Kamis, 2 Mei 2024 20:01 Wib
Kemendagri menyerahkan DP4 kepada KPU untuk susun DPT Pilkada 2024
Kamis, 2 Mei 2024 20:00 Wib
Mendagri: Taka ada percepatan jadwal Pilkada Serentak 2024
Kamis, 2 Mei 2024 19:58 Wib
Mendagri melantik Suhajar Diantoro sebagai Wakil Rektor IPDN
Selasa, 30 April 2024 15:53 Wib