Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) tengah mempersiapkan pusat layanan data pembangunan guna mendukung program sistem pemerintahan berbasis eletronik (SPBE).
Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris Dp di Mamuju, Selasa, mengatakan tim satu data Pemprov Sulbar telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait penyiapan pusat layanan data pembangunan itu.
"Pusat layanan data atau data center tersebut menggunakan aplikasi sapota yang akan mendukung efektifnya SPBE pemerintah Sulbar pada 2024," ujarnya.
Menurut dia, untuk mengoperasikan pusat layanan data tersebut maka disiapkan command center pada kantor Gubernur Sulbar yang pembangunannya telah selesai.
"Display data pada pusat layanan data tersebut harus representative, analitik dan menghadirkan data yang paling dibutuhkan dalam pelayanan pemerintahan," katanya.
Ia juga mengatakan Pemprov Sulbar juga akan membentuk tim percepatan digitalisasi menuju satu data yang menggunakan konsep keamanan dan keuangan data, dalam menggunakan aplikasi sapota tersebut.
"Aplikasi sapota yang akan digunakan tersebut tidak akan memerlukan aplikasi baru, karena grand desain-nya untuk kebutuhan pembangunan lima tahun ke depan," katanya.
Ia menyampaikan bahwa saat ini pemerintah telah melakukan penginputan sekitar 476 set data namun masih di lingkup perangkat daerah, belum melibatkan lembaga lainnya sehingga masih akan dikembangkan.
Pemprov Sulbar akan menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi untuk standarisasi data geospasial Sulbar, serta pengembangan sumber daya manusia dalam menjalankan setiap aplikasi yang sudah berlisensi yang dimiliki pemerintah Sulbar.
"Untuk aplikasi Sapota masih perlu pembenahan, terutama soal visualisasi. Selain itu mendorong update data yang dimiliki organisasi perangkat daerah (OPD) Sulbar agar lebih maksimal dimanfaatkan," katanya.
Berita Terkait
Pemerintah Pusat kirim bantuan 40 ton beras untuk korban bencana di Sulsel
Kamis, 9 Mei 2024 11:15 Wib
Polda Sulbar perkuat upaya pemerintah meningkatkan layanan kesehatan
Selasa, 7 Mei 2024 18:03 Wib
Kemenag: Data calon jamaah haji yang terverifikasi capai 223.474 orang
Sabtu, 4 Mei 2024 11:38 Wib
Komisi II DPR : Pemerintah perlu sikapi usulan penundaan seleksi CASN pada 2024
Kamis, 2 Mei 2024 13:07 Wib
Pemkab Bulukumba : Pemerintah desa mulai menerapkan transaksi non tunai
Kamis, 2 Mei 2024 5:51 Wib
GPEI Sulsel butuh dukungan pemerintah pacu kinerja ekspor
Selasa, 30 April 2024 10:14 Wib
LPAI serukan kepada pemerintah blokir gim daring yang mengandung kekerasan
Sabtu, 27 April 2024 19:57 Wib
Anies menghormati langkah PKB dan NasDem gabung koalisi Prabowo-Gibran
Sabtu, 27 April 2024 19:51 Wib