Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengkritik dana mengendap senilai triliunan rupiah pada kas pemerintah pusat dan daerah yang kembali terulang pada tahun anggaran 2023.
Presiden Jokowi dalam agenda penyerahan Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2024 di Istana Negara Jakarta, Rabu, memerintahkan agar serapan dana tersebut dioptimalkan dalam tiga pekan ke depan.
"Artinya dalam tiga minggu ini akan keluar uang bertriliun-triliun, ini kita ulang-ulang terus setiap tahun," katanya.
Di hadapan sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait serta perwakilan pemerintah daerah, Jokowi mengatakan bahwa arahan untuk mempercepat penyerapan anggaran telah ia sampaikan sejak sembilan tahun yang lalu.
"Tadi saya minta informasi ke Menteri Dalam Negeri, berapa sih realisasi sampai saat ini? Baru 64 persen daerah. Pusat juga 74 persen. Ini sudah tinggal tiga minggu, masih 64, sama 74," katanya.
Ia mengingatkan penyerapan anggaran 2024 akan dimulai per Januari, sehingga sisa anggaran yang masih teralokasi di APBN maupun APBD untuk kegiatan 2023 harus segera dihabiskan.
"Eksekusi segera, eksekusinya sesegera mungkin. Jadi bolak-balik saya sampaikan, Januari segera dimulai anggaran itu realisasi, realisasikan secepat-cepatnya," katanya.
Namun Jokowi menyadari bahwa mengubah pola pikir seorang pemegang kebijakan bukanlah perkara mudah.
"Sekali lagi, eksekusi sesegera mungkin, lakukan belanja sesegera mungkin awal tahun," katanya.
Presiden Jokowi mengkritik endapan dana triliunan rupiah kas APBN dan APBD 2023
Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato dalam agenda penyerahan Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2024 di Istana Negara Jakarta, Rabu (29/11/2023). Jokowi memerintahkan agar serapan dana 2023 segera dioptimalkan dalam tiga pekan ke depan. ANTARA/Andi Firdaus.
