Bawaslu Diminta Awasi Praktek Politik Kotor

Mamuju (ANTARA Sulsel) - Jajaran Badan Pengawas Pemillu (Bawaslu) diminta untuk progresif mengawasi praktek politik kotor yang dilakukan para calon legislatif yang akan memperebutkan suara pada Pemilu 9 April 2014.

"Kebanyakan aktor yang memainkan peran politik kotor rata-rata dilakukan para pemangku kepentingan yang ada di daerah dengan mengerahkan segala kekuatan tanpa memperlihatkan aturan yang ada," kata Dekan Fakultas Hukum Unika Mamuju, Rahmat Idrus SH di Mamuju, Jum`at.

Belum lagi, kata dia, para Caleg petahana mesti diwaspadai karena potensi melakukan pelanggaran juga sangat besar.

"Masyarakat harus jeli melihat para caleg untuk diberikan dukungan pada Pemilu yang tinggal tiga bulan kedepan," ungkapnya.

Dia menuturkan, program aspirasi yang diperjuangkan Caleg petahana berpotensi menjadi jualan politik untuk meraup dukungan rakyat.

Sehingga kata dia, jajaran Bawaslu harus melakukan pengawasan secara agresip untuk meminimnalisir terjadinya pelanggaran.

Rahmat juga mengingatkan agar masyarakat tidak terpengerauh terhadap praktek jual beli suara atau money politik.

"Saya sarankan masyarakat tidak memilih caleg karena uang. Bisa diambil uangnya tetapi jangan pilih orangnya," kata dia.

Sementara itu Direktur LBH Mamuju, Hatta Kainan, mengakui jika banyak caleg petahana kembali bergerilya untuk mendapatkan simpati dari rakyat.

"Selama ini caleg petahana nyaris tidak peduli nasib rakyatnya. Tetapi jelang pemilu, sebagian besar caleg petahana berlomba-lomba mencari dukungan," ungkap Hatta.

Sehingga, kata dia, masyarakat diharapkan bisa mencari caleg yang benar-benar mampu memperhatikan nasib rakyat di daerah ini.

Ketua Bawaslu Sulbar, Busran Riandy berjanji akan memperketat pengawasan tanpa pilih bulu demi tegaknya demokrasi di negara ini.

"Komitmen kami tentu akan bekerja adil tanpa ada keberpihakan. Makanya, kami minta masyarakat membantu Panwaslu dalam mengawasi pelanggaran Pemilu," kata Busran. Agus Setiawan