Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan melakukan monitoring dan evaluasi terkait jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Rutan Kelas IIB Pangkep, menjelang Pemilu 2024.
Ketua Tim Divisi Pemasyarakatan Kanwil Sulsel Ranhnianto bersama delapan orang anggotanya di Pangkep, Jumat, mengatakan monitoring yang dilaksanakan merupakan agenda rutin dan mencakup berbagai monev seperti monitoring layanan integrasi dan pelaksanaan keadilan restoratif (restorative justice) serta lainnya.
"Monitoring dan evaluasi adalah agenda rutin, monev kita itu meliputi unit layanan pemasyarakatan, layanan integrasi pelaksanaan restorative justice serta monitoring DPT warga binaan untuk keperluan Pemilu 2024," ujarnya.
Rahnianto yang juga Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan TI Kemenkumham Sulsel mengatakan, tim mengumpulkan seluruh pejabat struktural dan pegawai Rutan Pangkep untuk membahas permasalahan yang terjadi di lapangan.
Beberapa permasalahan itu seperti perbedaan persepsi terhadap verifikator dari pusat, membahas terkait pengawasan terhadap proses Litmas WBP, menjadi perhatian agar tidak adanya proses integrasi yang terlambat.
Kemudian peningkatkan pelayanan pemasyarakatan kepada WBP khususnya pembinaan dan kemandirian serta peningkatkan sinergisitas positif antar seluruh pejabat struktural dan seluruh pegawai.
Rahnianto mengingatkan agar seluruh layanan pemasyarakatan yang diberikan kepada WBP tidak di pungut biaya alias gratis.
"Keamanan dan ketertiban dalam rutan harus dijaga dan yang utama adalah tidak ada pungutan apapun dalam Lapas ataupun Rutan karena semuanya gratis," katanya.
Terkait dengan DPT yang ada di Rutan Pangkep, Rahnianto berpesan agar jauh-jauh hari sudah dikoordinasikan dengan pihak KPU agar semua WBP bisa menyalurkan hak pilihnya.
"Jadi jangan coba-coba ada pegawai yang meminta imbalan ataupun pungli dalam pemberian pelayanan kepada WBP karena seperti yang selalu di tegaskan Kakanwil Liberti Sitinjak bahwa pihak Kanwil Sulsel akan memberikan sanksi yang tegas jika terbukti," tegas Rahnianto.
Selain itu, para anggota tim juga melakukan peninjauan ke ruangan pelayanan tahanan untuk melakukan pemeriksaan registrasi dan SDP seluruh temuan di lapangan menjadi bahan laporan ke pimpinan untuk ditindak lanjuti.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemenkumham Sulsel monitoring jumlah DPT di Rutan Kelas IIB Pangkep
Berita Terkait
Sekda Sulsel : Inabuyer B2B2G Expo 2024 momentum UMKM promo produk
Jumat, 17 Mei 2024 6:32 Wib
KPK menggeledah rumah keluarga SYL di Makassar
Kamis, 16 Mei 2024 21:29 Wib
Pemprov Sulsel gandeng PT Bomar dan OJK tingkatkan produksi udang Sulsel
Kamis, 16 Mei 2024 21:23 Wib
Pemprov Sulsel dan PT Bomar kolaborasi jadikan Sulsel produsen udang terbesar
Kamis, 16 Mei 2024 19:54 Wib
BPN Sulsel optimistis redistribusi 45 ribu lahan pada 2024
Kamis, 16 Mei 2024 19:52 Wib
Pj Gubernur pastikan PSN di Sulsel tanpa hambatan
Kamis, 16 Mei 2024 19:48 Wib
Pj Gubernur Sulsel lepas bantuan Pangkostrad ke Luwu
Kamis, 16 Mei 2024 15:53 Wib
7 destinasi wisata unggulan Bulukumba Sulsel masuk album Kemenparekraf
Kamis, 16 Mei 2024 15:51 Wib