Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan tambahan anggaran untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp117,12 miliar berdasarkan kebutuhan anggaran untuk rencana kerja KPK.
Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango mengatakan pada tahun 2025, KPK memiliki kebutuhan anggaran sebesar Rp1,354 triliun. Namun pada pagu indikatif yang ada saat ini untuk 2025 yakni sebesar Rp1,237 triliun.
"Kepada pimpinan Komisi I DPR RI dan seluruh anggotanya, kami berharap ada usulan tambahan anggaran kami sebesar Rp117.126.478 miliar," kata Nawawi saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan usulan tambahan anggaran sebesar Rp117,12 miliar itu terdiri dari kebutuhan program dukungan manajemen sebesar Rp65,02 miliar dan program pencegahan dan penindakan perkara korupsi itu sebesar Rp52,11 miliar.
Dia menjelaskan pagu indikatif KPK tahun 2025 lebih kecil dibandingkan dengan anggaran tahun 2023 dan tahun 2024. Menurut dia, pada tahun 2023, KPK mendapatkan anggaran sebesar Rp1,316 triliun, dan tahun 2024 sebesar Rp1,377 triliun.
"Yaitu turun sebesar Rp139,74 miliar, penurunan anggaran KPK jika dibandingkan dengan Dipa KPK 2024," kata dia.
Di samping itu, dia menjelaskan bahwa KPK mendapatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp398,7 miliar pada tahun 2023. Sedangkan tahun 2024 hingga 31 Mei 2024, KPK telah mendapatkan PNBP sebesar Rp267,23 miliar.
"Ini PNBP KPK tertinggi diterima dari penanganan perkara tindak pidana korupsi," kata dia.
Untuk tahun 2025, dia menjelaskan sebanyak tujuh proyek prioritas yang menjadi rencana kerja KPK, mulai dari rekomendasi kebijakan terhadap Rancangan Undang-Undang KPK, pendidikan antikorupsi di 78 lembaga, hingga perancangan pusat data analitik pemberantasan korupsi.
Berita Terkait
![Wakil Ketua KPK ungkap koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan tidak berjalan baik](https://cdn.antaranews.com/cache/160x107/2024/07/01/IMG_20240701_131543.jpg)
Wakil Ketua KPK ungkap koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan tidak berjalan baik
Senin, 1 Juli 2024 14:46 Wib
![KPK ungkap sudah ada 100 tersangka korupsi sejak Januari-Mei 2024](https://cdn.antaranews.com/cache/160x107/2024/07/01/IMG_20240701_114205.jpg)
KPK ungkap sudah ada 100 tersangka korupsi sejak Januari-Mei 2024
Senin, 1 Juli 2024 12:07 Wib
![PPATK ungkap banyaknya praktik jual beli rekening untuk judi online](https://cdn.antaranews.com/cache/160x107/2024/06/26/antarafoto-rapat-kerja-ppatk-bersama-komisi-iii-dpr-260624-riv-1_1.jpg)
PPATK ungkap banyaknya praktik jual beli rekening untuk judi online
Rabu, 26 Juni 2024 17:29 Wib
![PPATK: 1.000 lebih orang di lingkungan DPR dan DPRD terlibat judi daring](https://cdn.antaranews.com/cache/160x107/2024/06/26/Screenshot-2024-06-26-134308-1.jpg)
PPATK: 1.000 lebih orang di lingkungan DPR dan DPRD terlibat judi daring
Rabu, 26 Juni 2024 14:05 Wib
![KY menerima laporan KPK soal majelis hakim kabulkan perkara Gazalba Saleh](https://cdn.antaranews.com/cache/160x107/2023/05/17/IMG20230516193433.jpg)
KY menerima laporan KPK soal majelis hakim kabulkan perkara Gazalba Saleh
Rabu, 26 Juni 2024 13:58 Wib
![PPATK: Perputaran dana dari 108 produk intelijen keuangan terkait Pemilu 2024 capai Rp80 triliun](https://cdn.antaranews.com/cache/160x107/2024/06/26/Screenshot-2024-06-26-110317-2.jpg)
PPATK: Perputaran dana dari 108 produk intelijen keuangan terkait Pemilu 2024 capai Rp80 triliun
Rabu, 26 Juni 2024 13:56 Wib
![Komisi III DPR meminta PPATK ungkap data anggota DPR main judi daring](https://cdn.antaranews.com/cache/160x107/2024/06/26/IMG_20240626_130120.jpg)
Komisi III DPR meminta PPATK ungkap data anggota DPR main judi daring
Rabu, 26 Juni 2024 13:47 Wib
![Komisi X DPR RI ke Poltekpar Makassar serap aspirasi legislasi](https://cdn.antaranews.com/cache/160x107/2024/06/21/Poltekpar-Komisi-X.jpg)
Komisi X DPR RI ke Poltekpar Makassar serap aspirasi legislasi
Sabtu, 22 Juni 2024 0:40 Wib