Menko Polhukam minta TNI, Polri dan BIN petakan wilayah berpotensi konflik

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto meminta TNI, Polri, dan BIN untuk memetakan wilayah berpotensi konflik selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung.

"Khusus TNI, Polri, dan BIN, hadir BIN tadi, dalam pemetaan wilayah harus memetakan wilayah yang berpotensi konflik. Untuk apa? Untuk antisipasi apabila terjadi gangguan keamanan," kata Hadi dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang disaksikan dari Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa pemetaan diperlukan agar mitigasi dapat dilakukan sebelum terjadi sebuah gangguan terhadap pelaksanaan Pilkada 2024.

"TNI, Polri, BIN ini harus sakti, tahu sebelum kejadian, sehingga bisa dimitigasi dahulu," jelasnya.

Adapun permintaan Hadi tersebut merupakan salah satu aspek yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada 2024.

Selain itu, ia menyebut aspek lainnya adalah adanya sinergi antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam menjaga suasana ruang digital tetap kondusif.

"Kalau ada berita-berita yang kurang tepat, langsung di-takedown. Kemungkinan apabila ada virus yang masuk ke website, BSSN sudah memberikan warning, hati-hati ada virus di website setiap kementerian atau yang terkait dengan penyelenggaraan pilkada serentak, sehingga tidak terjadi permasalahan," tuturnya.

Ia mengatakan bahwa aspek lainnya adalah sinergisitas tugas antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polri, dan Kejaksaan.

"Ini melalui forum bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu, yang besok saya juga akan memberikan pengarahan dalam penanganan setiap pelanggaran pada tahapan pilkada. Dari Bawaslu, Kejaksaan, Polri, ini memegang peran agar tidak terjadi permasalahan. Harus menjaga," jelasnya.

Sementara itu, Hadi mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk Desk Koordinasi Pemilu dan Pilkada yang di dalamnya terdapat 19 kementerian/lembaga yang memiliki keterkaitan tugas dalam hal kesiapan penyelenggaraan, keamanan, penanganan pelanggaran, dan sosialisasi terkait tahapan pilkada.

"Dengan demikian diharapkan berbagai permasalahan yang kemungkinan dapat menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pilkada serentak dapat dikoordinasikan, dapat diatasi, dan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Desk koordinasi memiliki beberapa peran dan tugas dari kementerian lembaga yang perlu disinergikan dalam rangka mensukseskan Pilkada serentak," katanya menjelaskan.

Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan lima arahan; meliputi menjaga stabilitas di bidang Ppolhukam, meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, pemda memfasilitasi penyelenggaraan pilkada, menjaga persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan pendidikan politik.