Makassar (ANTARA) -
Pemerintah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, siap menerapkan pemerintahan teknokratis di mana pengambil keputusan utama dipilih berdasarkan keterampilan atau keahlian teknis, khususnya dalam menciptakan ekonomi hijau.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bone Ade Fariq Ashar di Makassar, Jumat, menyatakan pihaknya telah menyusun RPJMD teknokratis berdasarkan pengukuran yang dilakukan International Forestry Research and World Agroforestry (ICRAF) Indonesia.
“Ini akan menjadi baseline data calon bupati, dokumennya juga sudah kami serahkan ke KPU (Komisi Pemilihan Umum),” ujarnya di Makassar.
Saat ini Kabupaten Bone menjadi salah satu pilot project ICRAF di Indonesia yang melaksanakan program “Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods in Indonesia” atau Land4Lives (#LahanuntukKehidupan) yang mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan ketahanan iklim.
Disebutkannya, akan ada standar-standar ekonomi yang berpihak pada perbaikan iklim, mulai dari blue economy, green economy, hingga brown economy yang nantinya akan menjadi identitas daerah yang sudah ada di suatu daerah.
“Hal ini nantinya akan menentukan arah kebijakan yang diambil oleh para pemimpin Kabupaten Bone dan Provinsi Sulawesi Selatan secara terukur dan sistematis,” kata Ade.
Pembahasan ekonomi hijau, kata Ade, menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik jangka panjang maupun jangka menengah.
“Jadi siapa pun yang akan menjadi pemimpin di kabupaten ini, khususnya Kabupaten Bone, diukur dari capaian ekonomi biru dan ekonomi hijau selama 20 tahun ke depan,” ujarnya.
Koordinator Land4Lives Provinsi Sulawesi Selatan Muhammad Syahrir menjelaskan bahwa kegiatan penelitian ini membangun ketahanan iklim di tingkat desa melalui pertanian cerdas iklim, kelompok bisnis, pangan lokal tetapi juga di tingkat lanskap dengan mendukung pengelolaan daerah aliran sungai, pengelolaan hutan, dan pembiayaan inovatif. .
Land4Lives juga mendorong peningkatan kapasitas tata kelola dan kelembagaan untuk melindungi dan menyediakan jasa lingkungan dan keanekaragaman hayati.
Di Sulawesi Selatan, lokus kegiatan Land4Lives berada di Kabupaten Bone yang termasuk wilayah DAS Billa Walanae.
“Kawasan ini telah mengalami permasalahan ekologi pada kawasan terdegradasi, perubahan pola curah hujan dan permasalahan lingkungan lainnya akibat perubahan iklim. Dan hal ini berdampak pada masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut,” kata Syahrir.*
