Pj Gubernur Sulsel fokus jalankan program nasional sesuai arahan Presiden

Makassar (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Zudan Arif Fakrulloh bersama bupati dan walikota fokus menjalankan berbagai program nasional sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Zudan Arif dalam keterangannya di Makassar, Rabu, mengatakan  bersama para kepala daerah se-Indonesia telah menerima arahan langsung dari Presiden Jokowi agar bagaimana para gubernur bisa mengkoordinasikan bersama para bupati dan wali kota dengan baik.

"Kemudian (arahan Presiden) mendorong jajaran kabupaten dan kota untuk bisa melaksanakan prioritas-prioritas nasional dengan sangat optimal," imbuhnya.

Presiden Jokowi mengumpulkan kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, dan wali kota, dari seluruh Indonesia di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Selasa(13/8). 

Selain itu, kata Zudan, Presiden juga memberikan arahan agar menjaga daya beli masyarakat dengan mendorong percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Presiden Jokowi, lanjutnya, menyoroti rendahnya realisasi belanja di tingkat kabupaten/kota yang baru mencapai 30-35 persen dan provinsi kisaran 41-45 persen. "Tentu Bapak Presiden juga mengharapkan serapan terhadap belanja yang ada di APBD segera ditingkatkan," sebutnya.

Presiden Jokowi, kata dia, menekankan semakin cepat realisasi APBD, semakin baik dampaknya terhadap perputaran uang dan daya beli masyarakat.

"Ini Bapak Presiden minta agar serapan ditingkatkan, agar ekonomi berputar lebih maksimal lagi," tuturnya.

Selain itu Presiden juga mengapresiasi kinerja seluruh gubernur, bupati, dan wali kota, dalam menjaga inflasi nasional pada level yang sangat baik.

Selanjutnya Presiden menekankan soal persiapan Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada November dan meminta agar anggaran untuk Pilkada segera diselesaikan dan keamanan dipastikan dengan baik.

Presiden Jokowi, kata dia, juga mengingatkan agar para kepala daerah segera berkoordinasi dengan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Pilkada.

"Serta tidak lupa untuk menjaga agar ketentraman, ketertiban, terutama saat menjelang dan setelah Pilkada itu bisa diselenggarakan dengan sebaik-baiknya bekerja sama dengan seluruh Forkopimda," jelasnya.