Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung meminta Komisi Pemilihan Umum untuk menjelaskan penggunaan anggaran Pemilu 2024.
Ahmad Doli menyampaikan permintaan tersebut usai mendengar pernyataan dari seluruh anggota Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila terkait dengan penyesuaian rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKA K/L) pada tahun 2025.
"Ketika mendengar cerita anggota dewan yang lain, ini ada penyesalan bagi saya. Karena menurut saya, anggaran yang kami perjuangkan itu membuat gaya hidup bapak, ibu, menjadi mewah semuanya," kata Doli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Ia lantas mengaku terkejut dengan penggunaan anggaran Pemilu 2024 seperti rumah dinas dan apartemen maupun penggunaan pesawat jet pribadi.
"Private jet. Saya tadi tidak menduga, tetapi ternyata laporannya benar ada, diakui memakai uang APBN," ujarnya.
Selain itu, dia turut mempertanyakan KPU RI yang membuat dua film untuk Pemilu 2024, yakni Kejarlah Janji dan Tepatilah Janji.
"Coba jelaskan sama kami apa background (latar belakang, red.) film itu dibuat dan output-nya apa? Seingat saya membuat film itu minimal Rp10 miliar. Sekarang sudah ada dua film. Bayangkan, dua film KPU buat dalam periode ini," katanya.
Doli lantas meminta penjelasan dari KPU RI terkait dengan siapa saja penonton hingga alasan pembuatan dua film tersebut.
"Apakah itu bagian dari sosialisasi? Kalau sosialisasi, sejauh mana efeknya terhadap apa? Terhadap partisipasi publik? Pemahaman publik tentang pemilu atau apa?" ujarnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ketua Komisi II DPR minta KPU jelaskan penggunaan anggaran Pemilu 2024
Berita Terkait
Kemenkumham Sulsel raih penghargaan dari KPPN II Makassar atas capaian IKPA
Sabtu, 5 Oktober 2024 16:43 Wib
Istri Gus Dur kunjungi MPR untuk terima surat tak berlakunya TAP MPR II/2001
Minggu, 29 September 2024 18:53 Wib
Komisi II DPR RI sepakat pilkada ulang dijadwalkan September 2025
Kamis, 26 September 2024 11:17 Wib
Komisi II DPR setujui rancangan PKPU soal pemakaian Sirekap di Pilkada 2024
Kamis, 26 September 2024 7:24 Wib
Komisi II DPR: Anggaran pilkada ulang bisa pakai APBN
Rabu, 25 September 2024 0:58 Wib
Komisi II DPR RI menyetujui 79 RUU Kabupaten/Kota dibawa ke Rapat Paripurna
Selasa, 24 September 2024 15:45 Wib
Wali Kota Makassar setuju buka median jalan untuk urai kemacetan
Sabtu, 14 September 2024 2:01 Wib
Ekonomi Sulbar triwulan II 2024 tumbuh 4,30 persen
Jumat, 13 September 2024 1:25 Wib