Mamuju (ANTARA) - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat mendorong efektivitas pelaksanaan enam transformasi kesehatan, sebagai upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah itu.
"Kami berkomitmen mendorong pelaksanaan enam transformasi kesehatan secara cepat dan efektif," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar drg Asran Masdy, pada Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Teknis (Rakontek) Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi Sulbar tahun 2024, di Mamuju, Jumat.
Keenam transformasi kesehatan itu kata Asran Masdy, meliputi peningkatan layanan kesehatan primer, rujukan, sumber daya manusia kesehatan, pembiayaan, teknologi kesehatan serta tata kelola kesehatan.
"Dengan keselarasan visi dan kerja sama yang kuat, kami yakin dapat mempercepat pelaksanaan enam transformasi kesehatan yang sangat krusial bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Sulbar," terang Asran Masdy.
Pada kesempatan itu, Asran Masdy menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan di Sulbar, seperti tingginya prevalensi stunting, angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi, serta keterbatasan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di berbagai wilayah.
"Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Sulbar, terutama dalam mengatasi masalah stunting serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi," kata Asran Masdy.
Ia menyampaikan, rapat koordinasi dan konsolidasi teknis bidang kesehatan tahun 2024 itu merupakan langkah strategis untuk memastikan visi bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan kesehatan di Sulbar dapat diwujudkan.
"Semoga melalui rapat koordinasi dan konsolidasi teknis ini, kita dapat mencapai solusi yang konkret dan tepat sasaran," ujar Asran Masdy.
Rapat koordinasi dan konsolidasi teknis bidang kesehatan tahun 2024 tersebut mengangkat tema 'Merajut Keselarasan antara Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Visi Bersama'.
Kegiatan tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan di bidang kesehatan, termasuk perwakilan dari pemerintah pusat, kabupaten dan RSUD Sulbar serta RSUD kabupaten se-Sulbar.
