Mamuju (ANTARA) - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat akan menuntaskan 90 titik penanganan area yang belum terjangkau sinyal internet atau blank spot di daerah itu.
"Penanganan 90 titik 'blank spot' jaringan yang tersebar di sejumlah desa, sekolah, UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) dan puskesmas itu merupakan salah satu program prioritas gubernur dan wakil gubernur pasca-efisiensi anggaran 2025," kata Kepala Dinas Kominfopers Sulbar Mustari Mula di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan hal itu setelah melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulbar Suhardi Duka.
Pada pertemuan itu, katanya, gubernur ingin mengetahui secara detail program-program Dinas Kominfopers yang selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) serta visi dan misi gubernur dan wakil gubernur.
Salah satu program prioritas yang diangkat, katanya, penanganan "blank spot", yaitu wilayah-wilayah yang belum terjangkau jaringan komunikasi, seperti telepon, internet, atau sinyal seluler.
"Dalam RPJMD gubernur, tahun ini akan dituntaskan 90 titik dari 260 titik 'blank spot' yang ada. Anggaran yang disiapkan sekitar Rp3,3 miliar, ditambah penguatan masing-masing titik desa menggunakan teknologi Starlink," kata dia.
Ia menyebut "blank spot" tersebar di sejumlah sektor vital, seperti desa, sekolah (SMA, SMK, SLB), puskesmas, dan UPTD provinsi.
"Penanganan ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas dan pemerataan akses informasi di seluruh wilayah Sulbar," katanya.
Selain fokus "blank spot", ujarnya, Gubernur Sulbar menekankan pentingnya evaluasi peran dan fungsi setiap bidang di organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Kominfopers, yang memiliki sejumlah unit kerja seperti kehumasan, aplikasi telematika, statistik dan persandian, serta Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran.
"Beliau ingin melihat langsung program mana yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan sejalan dengan RPJMD. Jadi program yang bersifat langsung dirasakan masyarakat akan jadi prioritas," katanya.
Langkah itu, menurut dia, menunjukkan keseriusan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dalam memastikan program kerja OPD tepat sasaran dan mampu mendorong kemajuan pembangunan serta pemerataan layanan digital di Sulbar.
"Intinya, gubernur mau melihat program di OPD mana yang betul-betul bersentuhan langsung ke masyarakat dan selaras dengan RPJMD," kata Mustari Mula.
