Makassar (ANTARA) - Perwakilan Future Cities Infrastructure Programme (FCIP), sebuah inisiatif dari Kedutaan Besar (Kedubes) Inggris, memaparkan pengembangan pengelolaan sampah di Makassar, Sulawesi Selatan, di hadapan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin.
Program FCIP Kedubes Inggris ini hadir untuk mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan di kota-kota besar Indonesia.
"Makassar memiliki potensi besar untuk menjadi contoh kota yang mengintegrasikan inovasi, lingkungan, dan inklusi sosial dalam pembangunan infrastrukturnya. Kami siap mendampingi dan memberikan dukungan teknis untuk mewujudkan itu," ujar Judith selaku perwakilan FCIP melalui keterangannya di Makassar, Rabu.
Dia menyampaikan kedatangannya merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya di Jakarta bersama jajaran BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah) Kota Makassar dan mitra dari sektor swasta.
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya berbagi pengalaman dan peluang kerja sama dalam mendukung transformasi Makassar sebagai kota masa depan.
"Waktu itu kami berdiskusi intens bersama tim dari BRIDA dan mitra kami, termasuk PT Shinko Teknik Indonesia dan Tim Wirah. Kemudian kali ini kami diberi waktu untuk menyampaikan langsung rencana penguatan infrastruktur berkelanjutan kepada Bapak Wali Kota," ujarnya.
Program FCIP sendiri berfokus pada peningkatan kapasitas kota dalam bidang perencanaan, pengelolaan limbah, mobilitas hijau, dan infrastruktur cerdas.
Kunjungan ini juga menjadi bagian dari skema City Investment Plans (CIP) yang dirancang bersama para pemangku kepentingan untuk menarik investasi strategis dalam pembangunan infrastruktur kota.
Salah satu proyek yang saat ini tengah dijajaki adalah pengolahan sampah dengan pendekatan teknologi modern, serta pengembangan sistem kota yang tangguh terhadap perubahan iklim.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapan pemkot untuk berkolaborasi dengan mitra internasional dalam mendorong terciptanya Kota Makassar yang berkelanjutan dan kompetitif secara global.
"Kota Makassar telah diminta untuk hadir di Jakarta pada pertengahan Juni mendatang untuk membahas kelanjutan proyek secara lebih teknis dan rinci. Sementara itu, bagi daerah yang belum melakukan kontrak, proyek kemungkinan akan ditender ulang pada Juli," ucapnya.
