Makassar (ANTARA) - Sebanyak 24 daerah di Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen menangani stunting dan berbagai persoalan gizi, ditandai dengan penandatanganan MoU dalam upaya mendorong kebijakan terintegrasi dan berkelanjutan.
Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham yang turut hadir pada kegiatan ini menyebut langkah ini sejalan dengan misi Pemerintah Kota Makassar dalam membangun kota yang inklusif, sehat, dan berkelanjutan.
"Kami menyambut baik inisiatif ini. Pemerintah Kota Makassar berkomitmen untuk terus memperkuat program gizi yang berbasis data dan kolaborasi lintas sektor," ujar Aliyah Mustika Ilham di Kantor Gubernur Sulsel di Makassar, Selasa.
Dikemas dalam bentuk lokakarya, bertajuk “Komitmen untuk Gizi: Dari Bukti Menuju Dampak, Mewujudkan Program Gizi yang Terarah, Terintegrasi, dan Berkelanjutan”, kegiatan ini digelar oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama UNICEF.
Lokakarya ini menjadi forum strategis dalam membangun komitmen lintas sektor terhadap isu-isu gizi di Sulawesi Selatan, dengan fokus utama pada percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Aliyah Mustika Ilham juga menegaskan bahwa komitmennya terhadap isu gizi dan penanganan stunting telah tunjukkan sejak lama.
Selama dua periode menjabat sebagai Anggota DPR RI Komisi IX (2014–2024), ia aktif menyuarakan pentingnya pemenuhan gizi masyarakat, terutama ibu dan anak, serta mendukung kebijakan nasional dalam penurunan stunting dan peningkatan layanan kesehatan dasar.
Lokakarya ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menyamakan persepsi, meningkatkan sinergi lintas sektor, serta memperkuat pelaksanaan program gizi yang berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti ibu hamil dan balita.
Kepala Kantor Perwakilan UNICEF Wilayah Sulawesi dan Maluku Henky Widjaja memberikan apresiasi atas kinerja dan komitmen pemerintah daerah, perhatian dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan adalah fondasi penting dalam penanganan masalah stunting di Indonesia.
"Bentuk komitmen bersama yang sangat dibutuhkan dalam mengatasi persoalan gizi anak," ujar Henky.
Henky mengingatkan bahwa tantangan gizi di Indonesia kini semakin kompleks. Selain stunting, masalah obesitas pada anak juga mulai menjadi ancaman di tengah pertumbuhan ekonomi yang pesat.
"Kita tidak boleh lengah. Baik kekurangan maupun kelebihan gizi berdampak langsung pada tumbuh kembang anak, yang kemudian akan mempengaruhi produktivitas dan daya saing bangsa," jelasnya.
Ia menegaskan pentingnya investasi gizi untuk mendukung terwujudnya generasi Indonesia Emas 2045.
"Penanganan gizi adalah investasi jangka panjang. Ini bagian dari strategi membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia," tegas Henky.
Diketahui, Sulawesi Selatan berhasil mencatat penurunan prevalensi stunting yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data yang dipaparkan, angka stunting turun dari 27,4 persen pada 2019 menjadi 23,3 persen pada 2023.
"Ini menunjukkan bahwa kerja keras dan keterlibatan berbagai pihak bisa menghasilkan dampak nyata. Kita harus pertahankan dan tingkatkan sinergi ini," urainya.
