Makassar (ANTARA Sulsel) - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan meminta kepada seluruh legislator setempat agar mengisi dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Saya sudah menerima surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang minta semua legislator melaporkan LHKPN-nya segera," ujar Sekertaris DPRD Sulsel, Abdul Kadir Marsali di Makassar, Selasa.
Surat edaran yang ditandatangani Ketua DPRD Sulsel HM Roem sesuai arahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang dikeluarkan pada 7 Januari 2014 nomor B-24/12/01/2014 tentang Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN).
"Sesuai dengan petunjuk yang kami lakukan setiap tahun semua anggota dewan harus menyetorkan LHKPN dan saat ini dipermudah melalui email. Kemungkinan besar kami yang akan mengirimkan, tapi bisa juga mereka mengirim langsung," katanya.
Sebelumnya, sebanyak 80 dari 85 anggota DPRD Sulawesi Selatan periode 2014-2019 belum menyerahkan LHKPN kepada KPK.
"Sampai saat ini banyak yang belum menyerahkan daftar LHKPN, jumlah yang menyerahkan masih sekitar lima sampai sembilan orang," ujar Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Zulkarnain di DPRD Sulsel di Makassar, beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan, belum dilaporkannya harta kekayaan para penyelenggara negara itu karena kesadaran dari para pejabat publik yang masih kurang, padahal pelaporan itu keharusan bagi para pejabat.
Karena itu, dirinya minta kepada semua penyelenggara negara maupun pejabat publik lainnya untuk segera mematuhi ketertiban administrasi itu dan melaporkannya segera ke KPK.
Dia menyebutkan, penyerahan LHKPN diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Kemudian Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Keputusan KPK Nomor: KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman LHKPN. T Susilo
Berita Terkait
BK DPRD Sulsel mendalami dugaan suap seleksi KPID-KI
Senin, 6 Mei 2024 20:03 Wib
Pemkab Luwu Timur dan Pansus DPRD finalisasi Ranperda Penyelenggaraan KLA
Senin, 6 Mei 2024 15:39 Wib
DPRD umumkan 7 komisoner KPID Sulsel periode 2024-2027
Senin, 6 Mei 2024 6:04 Wib
KPU Makassar tetapkan perolehan kursi hasil Pemilu Legislatif 2024
Jumat, 3 Mei 2024 22:07 Wib
Penetapan anggota DPRD terpilih pada empat daerah di Sulsel ditunda
Jumat, 3 Mei 2024 6:56 Wib
Pansus DPRD Sulsel terus matangkan Raperda Kesehatan Ibu dan anak
Kamis, 2 Mei 2024 18:27 Wib
DPRD Sulsel berharap KPUD dan Bawaslu jalankan pilkada secara transparan
Kamis, 2 Mei 2024 18:25 Wib
DPRD terus mendorong perbaikan sistem pendidikan di Sulsel
Kamis, 2 Mei 2024 14:32 Wib