Dualisme Pimpinan AKD DPRD Makassar Berakhir

Senin, 1 Desember 2014 12:18 WIB

"Dinamika politik yang terjadi di DPRD Makassar memang menyita waktu dan inilah saatnya kita semua harus membuang ego masing-masing dan bersepakat untuk mengawal semua program-program pemerintah dan menjalankan fungsi anggota DPRD itu," ujar Ketua Fr

Makassar (ANTARA Sulsel) - Dualisme pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Makassar sepakat mengakhiri konflik setelah sejumlah agenda penting terbengkalai selama tiga bulan pasca pelantikan anggota dewan.

"Dinamika politik yang terjadi di DPRD Makassar memang menyita waktu dan inilah saatnya kita semua harus membuang ego masing-masing dan bersepakat untuk mengawal semua program-program pemerintah dan menjalankan fungsi anggota DPRD itu," ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD Makassar Amar Busthanul di Makassar, Senin.

Dua koalisi di DPRD Makassar yang membangun kekuatan dan menguasai AKD sehingga muncul istilah AKD tandingan yakni Kolisi Kebersamaan bentukan Fraksi Demokrat dan Koalisi Kerakyatan bentukan Fraksi Partai Golkar.

Koalisi Kerakyatan di dalamnya tergabung enam fraksi diantaranya, Fraksi Golkar, Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), PDIP, Hanura dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sedangkan Koalisi Kebersamaan yang dibentuk Fraksi Demokrat itu berhasil menggaet Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Dua kubu yang berseteru ini akhirnya menemukan titik temu terkait dualisme. Kedua kubu sepakat pembagian jatah unsur pimpinan komisi secara merata dan kesepakatan itu dibahas di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto.

"Titik temu itu dicapai setelah sembilan ketua fraksi, unsur pimpinan DPRD Makassar dan ketua partai politik melakukan pertemuan di rumah jabatan Wali Kota Makassar," katanya.

Amar mengatakan, kesepakatan terjadi setelah semua pihak menerima usulan atau alternatif yakni pembagian unsur komposisi pimpinan komisi hanya dijabat setengah periode.

"Yang pertama bersepakat dulu menghentikan polemik dan setelah itu dilakukan pengocokan ulang. Saya yakin tidak ada lagi riak-riak soal komposisi unsur pimpinan di komisi ini," katanya.

Nama-nama komposisi komisi, lanjut Amar akan diserahkan ke Sekretaris DPRD pada Senin (1/12). Kemudian akan dilakukan rapat paripurna untuk disahkan.

Informasi dihimpun bahwa dalam pertemuan itu menghasilkan ketua Komisi A Bidang Pemerintahan dijabat oleh Wahab Tahir dari Fraksi Golkar. Kemudian Komisi B Bidang Perekonomian dijabat oleh Amar Busthanul asal Fraksi Gerindra.

Selanjutnya Komisi C Bidang Kesejahteraan Rakyat dijabat Susuman Halim dari Fraksi Demokrat, dan Komisi D Bidang Pembangunan dijabat oleh Mudzakkir Ali Djamil dari Fraksi PKS.

Menurut Abdi, pada periode selanjutnya akan dilakukan perolingan 2,5 tahun unsur pimpinan komisi. Semula komisi A diisi oleh Golkar nanti dijabat oleh Demokrat.

Begitupun di komisi B dari Gerindra ke Hanura, komisi C dari Demokrat ke Golkar, dan D dari PK begitupun dengan koalisi kebersamaan yang dinahkodai Demokrat, Nasdem, dan PPP sudah selesai. Agus Setiawan

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.