Disdikbud Makassar Anggarkan Pelatihan Kurikulum 2013

Jumat, 12 Desember 2014 19:46 WIB

Makassar (ANTARA Sulsel) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Makassar, Sulawesi Selatan, dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2015 yang diusulkan masih menganggarkan pelatihan Kurikulum 2013 (K-13) untuk anak didik usia dini hingga jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Ketua Komisi D Makassar, Muzakkir Ali Djamil di Makassar, Jumat, mengatakan, penyusunan rencana kerja anggaran yang dilakukan oleh sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sudah berjalan beberapa bulan lalu.

"Saya setuju-setuju saja dengan Disdik Makassar karena kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Anies Baswedan mengenai K-13 itu belum terlalu lama, sedangkan SKPD sudah menyusunnya sebelum itu," ujarnya.

Dalam RKA 2015 yang diusulkan Dinas Pendidikan Makassar, masih menganggarkan pelatihan Kurikulum 2013 (K-13) senilai Rp59 juta dan untuk Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Pendampingan K-13 dianggarkan sebesar Rp80 juta.

Pelatihan atau workshop penyusunan K-13 dan proses pelaksanaannya untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) itu dianggarkan Rp63 juta dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rp59 juta serta sosialisasi K-13 untuk jenjang SMP sebesar Rp83 juta.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Anies Baswedan belum cukup sebulan.

Keputusan itu disebutnya masih harus disosialisasikan terlebih dahulu karena keputusan tersebut tidak bisa diterima begitu saja, melainkan butuh proses dalam penerapannya.

"Apa yang telah diputuskan itu tidak boleh diterima mentah-mentah. Kita tidak boleh langsung menerapkannya, jadi saya anggap wajar jika Disdik masih menggunakan K-13 daripada KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) 2006," katanya.

Menurut Muzakkir, Disdik Makassar untuk sementara tetap fokus pada kurikulum yang sedang berjalan sekarang sambil menunggu hasil akhir dari KTSP tersebut.

Apalagi, sampai sejauh ini, para guru-guru belum ada yang menyatakan keberatan ataupun menerima dengan perubahan kurikulum yang dilakukan oleh kementerian pendidikan tersebut.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Makassar Munir Mangkana menyatakan, sampai saat ini DPRD Makassar belum bertemu dengan mitra kerjanya dalam hal ini dinas pendidikan untuk membahas mengenai RKA tersebut.

"Kita belum melakukan pertemuan dan rencananya baru pekan depan itu akan ada pertemuan dengan dinas pendidikan. Nanti kita lihat koreksiannya mengeian kurikulum ini," jelasnya. S Muryono

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.