Bulukumba, Sulsel (ANTARA Sulsel) - Desakan para aktivis Front Perjuangan Rakyat (FPR) Bulukumba yang terus memperjuangkan nasib ratusan tenaga honorer yang hilang namanya di data base BKN, terus berlanjut bahkan sempat menginap.
Hingga Selasa petang, puluhan aktivis masih berada di Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Bulukumba. Mereka memilih menginap di kantor yang bersebelahan dengan kantor Polresta Bulukumba karena saat melakukan aksi Senin lalu, tidak berhasil bertemu dengan kepala BKDD Bulukumba, Hj Hartatiah.
Puluhan aktivis bersama sejumlah tenaga honorer yang masih bertahan, tampak beralaskan tikar dan surat kabar. Mereka tidur dikoridor bagian depan kantor BKD. Mereka juga membawa peralatan dapur untuk memasak. Aksi ini sangat mempengaruhi rutinitas pegawai di kantor itu.
Para Aktivis menolak meninggalkan kantor BKDD sebelum mendapat kejelasan dari kepala BKDD Bulukumba menyangkut nasib tenaga honorer yang namanya hilang dari data base BKN (Badan Kepegawaian Negara).
Dari data yang masuk di Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bulukumba tercatat sekitar 107 orang tenaga honorer APBD dan APBN yang namanya hilang dari data base BKN.
Sedangkan mengacu dari penjelasan pihak BKDD bahwa, 107 orang tenaga honorer yang hilang dari data base BKN karena masuk dalam kategori honorer klarifikasi.
Hanya saja, hasil koordinasi Pansus DPRD Bulukumba ke BKN pusat, tidak mengenal istilah honorer klarifikasi di BKN. Intinya, seluruh tenaga honorer yang ada di data base BKN pasti akan diangkat menjadi PNS hingga 2009 ini.
Koodinator aksi, Hamzah Libiya mengatakan, para tenaga honorer yang berjumlah 107 orang itu sengaja dihilangkan dari data base, karena sebelumnya mereka masih terdaftar di data base BKN pada pendataan tenaga honorer 2005.
Karenanya, Hamzah Libiya mendesak BKN, serta BPKP melakukan audit pengangkatan tenaga honorer di Bulukumba mulai 2005 hingga 2008.
"Kami menduga pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS di daerah ini penuh dengan kecurangan. Itu bisa dilihat dengan adanya penghilangan nama tenaga honorer dari data base BKN yang kemudian digantikan dengan tenaga lainnya yang namanya tidak masuk didalam data base BKN, " jelas Hamzah.
(T.PK-MH/S016)
Berita Terkait
Disdik Sulsel mencatat 8 SMA/SMK terdampak banjir dan longsor
Selasa, 7 Mei 2024 0:55 Wib
Bupati Maros menargetkan 2025 semua anak bersekolah
Selasa, 7 Mei 2024 0:55 Wib
Paket bantuan kemanusiaan dari Pemkot Makassar tiba di posko banjir Sidrap
Selasa, 7 Mei 2024 0:55 Wib
Dinsos Takalar mendorong pemdes verifikasi data DTKS
Selasa, 7 Mei 2024 0:54 Wib
Tim medis Pemkot Makassar periksa kesehatan korban banjir
Selasa, 7 Mei 2024 0:54 Wib
Kemenag Sulsel ingatkan JCH tidak memasukkan benda cair dalam koper
Selasa, 7 Mei 2024 0:53 Wib
Brimob Bone membersihkan fasilitas umum pascabanjir di Wajo
Selasa, 7 Mei 2024 0:52 Wib
Bantuan logistik dari Lantamal VI Makassar tiba di lokasi bencana di Luwu
Selasa, 7 Mei 2024 0:52 Wib