Makassar (ANTARA Sulsel) - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo menentang rencana rasionalisasi satu juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan dilakukan di bawah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
"Saya tidak setuju rasionalisasi," tegas gubernur menanggapi rencana rasionalisasi PNS oleh Kemenpan-RB di Makassar, Selasa.
Di Sulsel, kata gubernur, selama ini aparat pemerintah dapat melakukan tugasnya dengan baik, sehingga tidak ada alasan untuk melakukan rasionalisasi.
"Di Sulsel saya merasa tidak ada masalah soal pegawai, jadi apa pun namanya rasionalisasi belum saatnya di Sulsel," ujar Syahrul.
Gubernur berpendapat bahwa yang menjadi masalah bukanlah gaji, tapi seberapa besar aktivitas pegawai pemerintah agar dapat berguna bagi masyarakat.
"Yang penting bagaimana dapat berbuat dan melayani kepentingan masyarakat," kata Syahrul.
Sebelumnya diberitakan bahwa Kementerian PAN-RB akan melakukan rasionalisasi 1 juta PNS. Kemenpan-RB akan melakukan proses pemetaan sampai tahun 2019 dan merampingkan lembaga nonstruktural yang lahir berdasarkan undang-undang.
Bahkan, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi memastikan rencana rasionalisasi akan berjalan tahun 2017 setelah enam bulan pemetaan.
Berita Terkait
Kemenkumham Sulsel edukasi pentingnya KI bagi PT se-Kota Makassar
Jumat, 17 Mei 2024 14:32 Wib
Bupati Bulukumba minta PPK Pilkada 2024 menjaga integritas
Jumat, 17 Mei 2024 14:30 Wib
Mendagri resmi lantik lima penjabat gubernur termasuk Sulawesi Selatan
Jumat, 17 Mei 2024 12:30 Wib
Dekranasda Sulsel memamerkan produk unggulan pada Expo UMKM di Solo
Jumat, 17 Mei 2024 10:37 Wib
Sekda Sulsel : Inabuyer B2B2G Expo 2024 momentum UMKM promo produk
Jumat, 17 Mei 2024 6:32 Wib
KPK menggeledah rumah keluarga SYL di Makassar
Kamis, 16 Mei 2024 21:29 Wib
Pemprov Sulsel gandeng PT Bomar dan OJK tingkatkan produksi udang Sulsel
Kamis, 16 Mei 2024 21:23 Wib
Pemprov Sulsel dan PT Bomar kolaborasi jadikan Sulsel produsen udang terbesar
Kamis, 16 Mei 2024 19:54 Wib