Sungguminasa (Antara Sulsel) - Pemerintah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, membentuk tim verifikasi kesehatan gratis untuk memberikan pelayanan lebih prima kepada masyarakat usai memutuskan keluar dari integrasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Kami sudah memutuskan keluar dari program integrasi BPJS Kesehatan karena kami punya program kesehatan gratis yang sudah berjalan sejak lama," kata Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan saat menggelar rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) Gowa di Sungguminasa, Kamis.
Ia mengatakan keluarnya Pemkab Gowa dari integrasi BPJS Kesehatan karena program layanan kesehatan gratis sudah berjalan sejak bupati yang lama di mana program itu sukses dan diterima baik oleh masyarakat.
Jumlah warga penerima manfaat kesehatan gratis yang keluar dari program integrasi BPJS Kesehatan yakni sebanyak 119 ribu warga prasejahtera.
"Jumlah warga yang masuk sebagai kategori penerima bantuan iuran (PBI) Pemkab Gowa sebanyak 119 ribu orang lebih. Jumlah inilah yang harusnya diintegrasikan dengan BPJS Kesehatan," katanya.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dilibatkan antara lain Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disddukcapil), Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Dinas Kesehatan, Inspektorat, Dinas Sosial, Direktur RSUD Syekh Yusuf dan PKH.
Bupati Gowa menjelaskan tujuan dibentuknya tim verifikasi kesehatan gratis itu untuk mengakses data warga masyarakat yang diluar 119 ribu jiwa yang sudah putus integrasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan awal 2017.
"Kalau warga sakit itu di luar dari 119 ribu jiwa, tidak punya BPJS, KIS dan sebagainya lalu membutuhkan perawatan lanjutan, seperti cuci darah, kemoterapi, pemasangan cincin jantung, atau penyakit berat lainnya maka dilakukan dulu verifikasi untuk mendapatkan tanggungan kesehatan gratis Pemda Gowa," papar Adnan.
Lebih jauh Bupati termuda di kawasan timur Indonesia ini menjelaskan untuk pelayanan kesehatan gratis di Kabupaten Gowa harus lebih baik dari pelayanan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Kami harus lebih prima lagi dibandingkan BPJS, ini adalah alasan dibentuknya tim verifikasi kesehatan gratis tersebut," jelas Andan.
Bupati Gowa juga meminta SKPD yang terlibat dalam tim verifikasi pengendali kesehatan gratis sesegera mungkin menyusun teknis-teknisnya dalam standar operasional pelayanan (SOP)
"Masing-masing ditempatkan dibidang masih, contohnya, Dukcapil pendataan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, dan untuk pelayanan tentu pihak rumah sakit dan Dinas Kesehatan secara teknis," kata Adnan.
Berita Terkait
Polda Sulbar perkuat upaya pemerintah meningkatkan layanan kesehatan
Selasa, 7 Mei 2024 18:03 Wib
Tim medis Pemkot Makassar periksa kesehatan korban banjir
Selasa, 7 Mei 2024 0:54 Wib
Program "Pesiar" BPJS Kesehatan mulai diterapkan di Sidrap
Selasa, 7 Mei 2024 0:49 Wib
Pemkab Sidrap lakukan rekonsiliasi soal kepesertaan BPJS Kesehatan
Jumat, 3 Mei 2024 22:19 Wib
Unhas paparkan pentingnya peningkatan layanan kesehatan di konferensi THT
Jumat, 3 Mei 2024 19:55 Wib
Pansus DPRD Sulsel terus matangkan Raperda Kesehatan Ibu dan anak
Kamis, 2 Mei 2024 18:27 Wib
Unhas dan Universitas Jember jalin kerja sama pendidikan kesehatan
Rabu, 1 Mei 2024 18:52 Wib
Presiden Jokowi menyoroti kerugian negara Rp180 triliun karena WNI berobat ke luar negeri
Rabu, 24 April 2024 12:49 Wib