Senin, 23 Oktober 2017

Pemberlakuan GNNT Dinilai Untungkan Perusahaan Perbankan

id Aspek, gnnt, mirah sumirat
Makassar (Antara Sulsel) - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) Indonesia menilai pemberlakukan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) hanya menguntungkan perusahaan perbankan untuk memenuhi kebutuhan infrastuktur alat bayar non tunai.

"Menjadi pertanyaan, jika perbankan tidak mampu menyediakan infrastruktur nontunai, mengapa GNNT dicanangkan Bank Indonesia bahkan diwajibkan hingga memaksakan ke pemerintah daerah," ungkap Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat, Senin.

Melalui siaran persnya diterima, pihaknya juga menyayangkan sikap yang ditunjukkan Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo terkait dengan izin bagi perbankan untuk memungut biaya isi saldo uang elektronik.

Selain itu, Mirah menyatakan kekecewaannya kepada Bank Indonesia melalui sosialisasi GNNT, yang berimbas pada pemberlakuan Gardu Tol Otomatis (GTO) yang terkesan `dipaksakan` BI dan Jasa Marga pada Oktober 2017.

Dirinya kembali mengingatkan masyarakat bahwa ada potensi dana mengendap triliunan rupiah dari GNNT dan GTO karena intinya hanya akan menguntungkan perusahaan perbankan.

Wakil Ketua LKS Tripartit Nasional ini mencontohkan, saat masyarakat masuk jalan tol pada Oktober nanti diwajibkan membayar dengan menggunakan kartu e-toll.

Berdasarkan hasil kajian, ada empat kerugian yang ditanggung konsumen, mengingat saat pembelian kartu e-toll, kerugian pertama adalah dari potongan uang kartu sebesar Rp10-Rp20 ribi bagi pengguna jalan yang di setor ke bank atas nama biaya administrasi kartu.

Kemudian kerugian kedua, adalah dana mengendap triliunan rupiah, masyarakat yang juga `dipaksa setor` pengguna jalan yang tidak setiap hari menggunakan jasa jalan tol.

Kerugian ketiga, potensi triliunan rupiah yang akan digarap bank dari selisih saldo minimal dengan tarif tol terendah. Jika tarif tol terendah Rp10 ribu maka saldo tersisa di bawah Rp10 ribu dipastikan sisa saldo itu tidak pernah bisa dimanfaatkan pemilik kartu dan akan diambil menjadi milik bank.

Dan kerugian keempat, masyarakat dibebani biaya setiap isi ulang saldo e-toll karena bank ingin belanja mesin non tunai yang dikemas atas nama biaya administrasi.

Selain e-toll, Mirah kembali mengingatkan masyarakat, kebijakan GNNT kedepan akan menyasar pada transaksi kebutuhan dasar masyarakat lainnya, seperti pembelian bahan bakar minyak (BBM) dimana PT Pertamina nantinya akan mewajibkan pembelian BBM hanya dengan non tunai.

"Lantas dimana keuntungannya buat masyarakat?. Dimana perlindungan hak konsumen apabila konsumen tidak lagi menggunakan uang tunai rupiah dan dipaksa non tunai. Ini adalah penjajahan model baru berkedok teknologi dan investasi," ucapnya menanyakan.

Menurut dia, praktek bisnis tersebut terbilang ala `kompeni` karena masyarakat dianggap terpaksa untuk setor dana ke perusahaan seperti layaknya upeti di jaman penjajahan dahulu.

Bedanya, dulu penjajah asing datang dengan tentara dan misi dagang perusahaan. Saat ini terbukti rakyat masih dijajah oleh misi dagang lokal dan asing yang didukung pemerintah berkuasa.

Selain itu, Aspek Indonesia, lanjutnya, telah memberikan solusi, yakni bagi setiap gardu tol harus tetap mempekerjakan manusia dan harus bisa menerima pembayaran tunai dan non tunai.

Tujuannya, biar masyarakat yang memilih, sehingga rupiah tetap menjadi alat pembayaran yang sah, hak konsumen terlindungi dan PHK massal dapat terhindari.

"Di situlah seharusnya negara mengambil peran untuk menjamin kehidupan yang layak bagi setiap warga negaranya," ujar Mirah Sumirat.

Sementara komentar berbeda di sampaikan Pakar Telematika asal Sulsel, Hidayat Nahwi Rasul. Menurut dia, transaksi non tunai akan membuat lebih efesien dan efektif dan diperlukan edukasi dengan mempersiapkan sistem yang aman.

"Transaksi non tunai lebih mudah apalagi ditunjang dengan sistem `savety and secure`. Bahka secara kultur transaksi non tunai yang baik dapat menghadapi era digital ekonomi termasuk teknologi finansial yang saat ini sedang trend," paparnya.

Bahkan lanjut Hidayat menambahkan, saat ini perbelanjaan secara daring (online) dan pertumbuhan jasa electronic commerce atau e-Commerce terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga kebijakan pemberlakukan GNNT dirasa sudah tepat.

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga