Makassar (Antara Sulsel) - Fraksi Golkar DPR RI akan mendorong anggaran APBN 2018 untuk perampungan Rumah Sakit Umum Hasri Ainun Habibie di Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan.
"Kami sudah mendapat perintah dari Ketua Harian DPP, Nurdin Halid untuk mengawal perampungan rumah sakit itu dari sisi penganggaran," kata anggota Badan Anggaran dari F-Golkar, Jhon Kennedy Azis, Sabtu.
Melalui siaran persnya, Jhon menyatakan fraksi Golkar siap mewujudkan itu dengan mendorong bantuan anggaran APBN 2018 ke pemerintah pusat guna merampungkan pembangunan RS Hasri Ainun Habibie diketahui nama istri dari Presiden ke-3 Indonesia, BJ Habibie.
"Di DPR RI Insya Allah, kami akan mati-matian mewujudkan janji pak Nurdin kepada masyarakat di sana. Insya Allah, ini bukan hal sulit bagi Fraksi Golkar," kata anggota fraksi Golkar ini.
Mantan anggota Komisi IX membidangi kesehatan itu berharap, ada langkah proaktif dari Pemerintah Kota Pare-pare untuk menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan administrasi.
"Pemkot Pare-Pare juga diminta proaktif. Kita tunggu mereka segera mengajukan proposal terkait terbengkalainya pembangunan RS Ainun karena masalah anggaran. Untuk itu mari kita sama-sama bergerak, apalagi sudah ada perintah dari beliau," ujarnya.
Selain itu, Fraksi Partai Golkar DPR RI sudah siap memasukkan proposal perampungan rumah sakit yang akan menjadi ikon Kota Pare-Pare sebagai usulan prioritas fraksi pada APBN 2018 mendatang.
Sebelumnya, pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz) berjanji untuk merampungkan pembangunan Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie yang mangkrak karena kekurangan anggaran pembangunan.
Nurdin saat mengukuhkan pengurus Golkar Pare-Pare Agustus lalu, berjanji akan membantu Pemerintah Kota Pare-Pare memperjuangkan bantuan anggaran pembangunan RS Hasri Ainun Habibie Type B ini ke DPR RI.
Hal ini berkaitan dengan Wali Kota Pare-pare Taufan Pawe mengaku begitu mengandalkan jejaring Ketua Harian DPP Golkar, Nurdin Halid, di pusat. Dirinya menantang Nurdin agar berkomitmen merampungkan pembangunan RS Hasri Ainun Habibie sebagai salah satu program pro rakyat.
Nurdin menyatakan, untuk urusan tersebut akan diserahkan kepada anggota DPR RI Fraksi Golkar mendorong anggaran pembangunan RS Ainun, apalagi sebagai tugas mereka mengabdi untuk kesejahteraan rakyat.
"Rumah sakit ini adalah kebutuhan masyarakat Parepare. Anggarannya Insya Allah kami upayakan. Saya paham bagaimana terbatasnya kewenangan dan kemampuan wali kota terkait anggaran. Kalau memang sudah mengadu ke Pemprov tidak ada apa-apa, memang butuh kemampuan khusus di level pusat. Dan, inilah gunanya pak wali punya sahabat di level nasional," ucap Nurdin.
