Sungguminasa (Antara Sulsel) - Rombongan Komisi A DPRD Rembang, Jawa Tengah, mengunjungi Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, untuk mempelajari sistem pengawasan dan penggunaan dana desa yang dinilai berhasil.
"Kami datang ke sini karena mengetahui jika Pemerintah Kabupaten Gowa adalah salah satu yang terbaik di Indonesia dalam pengelolaan dan pengawasannya, makanya kami datang ke sini," ujar Ketua Komisi A DPRD Rembang, Muh Asnawi di Gowa, Kamis.
Ia mengatakan, kunjungan studi banding ke daerah-daerah yang berhasil adalah bagian dari upaya peningkatan dalam melakukan pengawasan untuk diterapkan di daerahnya.
Asnawi mengaku, daerah-daerah yang sudah berhasil pastinya akan menjaga keberhasilan itu dan daerah seperti daerahnya akan berupaya untuk bisa menyamai daerah lainnya juga.
"Kami ingin tahu bagaimana cara mengawasi pengelolaan dana desa, mengingat di kabupaten Rembang saat ini secara signifikan peran pemerintah daerah dalam mengawasi penggunaan dana desa belum terlihat, karena masih banyaknya di temui berbagai macam permasalahan dalam mempertanggungjawabkan dana desa yang telah terpakai," katanya.
Di kesempatan yang sama, Pemkab Tanah Laut yang dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Pemerintahan Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Indah Herlina mengatakan bahwa kunjungan kerjanya ke Gowa selain melakukan silaturahmi, juga ingin melakukan sharing terkait tata kelola pemerintahan yang ada di Kabupaten Gowa.
Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkab Gowa, Marzuki menyambut hangat kehadiran kedua pemerintahan ini yang ingin berbagi pengalaman dan mendapatkan informasi tentang tata kelola dan pengawasan dana desa, serta tata kelola pemerintahan.
"Terkait masalah pengawasan pengelolaan dana desa di Gowa, pemerintah telah menerapkan yang namanya Sistem Keuangan Dana Desa (SISKEUDES) yang merupakan program dari pemerintah pusat yang telah disosialisasikan BPKP pada bulan November tahun lalu," ungkapnya.
Penerapan Siskeudes dianggap sangat baik dan efektif, karena dapat menerapkan sistem manajemen kinerja agar daya serap anggaran dana desa dapat terealisasi dan dikelola sesuai peruntukannya yang bermanfaat bagi masyarakat.
"Untuk tata kelola pemerintahan daerah, mantan Kepala Bagian Pemerintahan mengatakan, bahwa terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebijakan visi dan misi yang telah disesuaikan sebagai suatu kesatuan dengan sistem pemerintahan secara nasional dan regional," ungkapnya.
Berita Terkait
Golkar DKI Jakarta memastikan Ridwan Kamil maju di Pilkada Jawa Barat
Jumat, 26 April 2024 16:59 Wib
DPRD Sulsel ungkap banyak calon titipan KPID dan KIP
Kamis, 25 April 2024 20:52 Wib
Kapolda Sulbar dan DPRD Lampung sepakati penegakan hukum sengketa tanah
Kamis, 25 April 2024 20:03 Wib
DPRD Sulsel:Terobosan Pj Gubernur mampu tekan biaya distribusi
Kamis, 25 April 2024 14:01 Wib
DPRD Sulsel anggarkan dana aspirasi Rp100 miliar untuk infrastruktur
Rabu, 24 April 2024 9:25 Wib
Desi Ratnasari memilih kantor DPRD Sulsel lakukan penelitian doktor
Rabu, 24 April 2024 0:41 Wib
Pansus DPRD Lutim rampungkan studi tiru Perda KLA di Bogor
Selasa, 23 April 2024 21:12 Wib
Pansus DPRD Bulukumba mematangkan Ranperda Perlindungan Nelayan
Selasa, 23 April 2024 17:25 Wib