Takalar (Antaranews Sulsel) - Presiden Joko Widodo menyerahkan 3.850 sertifikat tanah kepada masyarakat Sulawesi Selatan yang berasal dari Kabupaten Takalar, Bantaeng, Bulukumba, Jeneponto, Gowa, dan Kota Makassar.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangan tertulis menyebutkan bahwa penyerahan sertifikat oleh Presiden itu dilakukan di Lapangan Makattang Daeng Sibali, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis.
"Setiap saya ke daerah-daerah yang masuk ke telinga saya selalu soal sengketa tanah,¿ ucap Presiden.
Ia menegaskan kepemilikan hak atas tanah memang wajib dibuktikan dengan sertifikat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria mengamanatkan.
Presiden menegaskan bahwa sertifikat menjadi bukti tertulis yang mendapatkan pengakuan hukum terkait hak atas tanah atau lahan.
Oleh karena itu dengan dimilikinya sertifikat maka akan memberikan rasa aman kepada pemiliknya.
"Sudah tidak ada yang bisa mengklaim karena di sertifikat ada nama serta luas," ucap Presiden.
Presiden mengungkapkan dahulu penerbitan sertifikat hak atas tanah hanya dilakukan untuk 500 ribu sertifikat di seluruh Indonesia tiap tahunnya, pada 2017, sebanyak lima juta sertifikat.
"Target tahun ini sejumlah tujuh juta sertifikat dan untuk tahun depan sejumlah sembilan juta sertifikat," kata Kepala Negara.
Pada kesempatan itu, Presiden berpesan kepada masyarakat penerima sertifikat tanah untuk menjaga dan menyimpan sertifikat yang dimiliki di tempat yang aman.
Selain itu, Presiden juga meminta mereka untuk melakukan kalkulasi terlebih dahulu bila ingin mengagunkan sertifikatnya di bank.
"Hati-hati pinjam di bank. Kalau dapat, gunakan semua untuk kerja, investasi, modal kerja. Jangan dipakai apa-apa dulu. Kalau untuk menabung setelah cukup, beli motor, mobil silakan," tutur Kepala Negara.
Jangan Retak
Dalam acara yang sama, Presiden berpesan agar pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak menjadikan masyarakat menjadi retak dan pecah karena berbeda pilihan, karena Pilpres dan Pilkada hanya lima tahun sekali dan menjadi pilihan politik setiap warga negara.
"Berbeda enggak apa-apa. Setelah itu rukun kembali sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Jangan lupakan itu," ujar Presiden.
Presiden mengingatkan jangan sampai antartetangga tidak bertegur sapa hanya karena perbedaan pilihan.
"Terlalu besar perjuangan pejuang kita karena pilihan politik, kita tidak tegur sapa. Ukhuwah wathaniyah kita perkuat," kata Kepala Negara.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam acara tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Idrus Marham, dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo.
Berita Terkait
MIC Kemenkumham Sulsel sosialisasi pendaftaran merek bagi UMKM
Sabtu, 27 April 2024 5:24 Wib
Pemkab Sidrap berikan makanan tambahan untuk balita stunting
Jumat, 19 April 2024 19:48 Wib
Pj Sekda Sulsel harap PSBM beri manfaat bagi masyarakat
Kamis, 18 April 2024 14:01 Wib
IBI Enrekang siapkan pelayanan bagi pemudik
Selasa, 16 April 2024 6:11 Wib
Menko PMK : WFH dua hari hanya berlaku bagi ASN
Sabtu, 13 April 2024 16:43 Wib
DPD REI Sulsel menyerahkan satu unit rumah gratis bagi warga prasejahtera
Rabu, 3 April 2024 19:01 Wib
Pelindo grup gelar pemeriksaan kesehatan gatis bagi warga Cambaya
Rabu, 27 Maret 2024 1:48 Wib
Caleg Demokrat SDP didakwa pidana melanggar aturan Pemilu 2024
Selasa, 26 Maret 2024 4:14 Wib