Gubernur Marah Karena Dituding Penghianat Mamuju Tengah

Mamuju (ANTARA Sulsel) - Gubernur Sulawesi Barat, H.Anwar Adnan Saleh, marah karena dituding sebagai penghianat dengan tertundanya pelantikan pejabat karateker Kabupaten Mamuju Tengah salah satu daerah hasil pemekaran Kabupaten Mamuju.

"Jujur saja saya kecewa berat karena dituding sebagai penghianat pemekaran Mateng dengan tertundanya pelantikan pejabat karateker yang sedianya dilakukan pada 22 April di kantor Kemendagri di Jakarta," kata Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Kamis.

Menurutnya, penundaan pelantikan pejabat karateker Mateng bukan karena dirinya yang menghalangi proses tersebut, tetapi pelantikan itu menjadi kewenangan Mendagri sendiri.

"Saya kan sudah melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang selaku gubernur dengan mengusulkan tiga nama ke Mendagri. Karena Pemkab Mamuju hanya mengajukan seorang pejabat yakni Sekda Mamuju, Habsi Wahid maka kami pun melakukan penambahan usulan dua orang yakni Asisten I Pemprov Sulbar, Jamil Barambangi dan Kepala Bakorluh Sulbar, Musa," katanya.

Karena itu, kata dia, untuk menentukan pejabat karateker ini telah menjadi ranah Kemendagri untuk menentukan satu orang yang dianggap layak dan cakap untuk menjadi pejabat karateker bupati Mateng.

"Yang saya tidak suka karena gagalnya pelantikan pejabat karateker Mateng justru saya dianggap penghianat Mateng karena alasan ada kepentingan tertentu," katanya.

Kalimat penghianat, kata gubernur, sangat tidak rasional dialamatkan pada dirinya karena tidak ada target untuk menjadi gubernur yang ketiga kalinya.

Selama ini, kata dia, telah merasa berhutang budi kepada masyarakat yang ada di wilayah Mateng karena pada Pilgub 2011 yang lalu mampu meraup dukungan masyarakat pada lima kecamatan tersebut meraup suara hingga sekitar 80 persen.

"Saya tidak punya kepentingan apa-apa. Justeru saya curiga kemungkinan malah yang menuding saya penghianat Mateng justeru memiliki banyak kepentingan lain," katanya.

Gubernur menambahkan, perlu diketahu kiprahnya selaku pimpinan partai politik tidak pernah mengaitkan antara urusan pemerintahan dengan urusan partai.

"Masyarakat perlu memahami bahwa saya tidak ada kepentingan untuk menunda pejabat karateker. Ini menjadi ranah Kemedagri untuk segera menentukan siapa diantara yang layak menjadi karateker bupati Mateng," kata Anwar.

Editor : Agus Setiawan