Makassar (ANTARA Sulsel) - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto akan melantik pejabat eselon III dan IV di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar.
"Semua pejabat yang dilantik itu mulai dari eselon II hingga eselon IV mengambil tempat berbeda. Itu semua dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dengan mengacu pada filosofi tempat pelantikannya," ujar Koordinator acara pelantikan, dr Wachyudi Muchsin di Makassar, Rabu.
Dia mengatakan pelantikan pejabat eselon III dan IV yang berjumlah 500 orang itu di Lapas Klas I Makassar semata-mata untuk terus memperkuat komitmen dengan menjadikan korupsi sebagai musuh utama dalam pemerintahannya.
"Ada sekitar 500-an kepala bidang dan kepala seksi yang akan dilantik secara bersamaan di depan Lapas. Insya Allah digelar pukul tujuh pagi tepat di depan lapas," katanya.
Rencananya, prosesi pelantikan ini akan dipimpin langsung oleh wali kota dan dihadiri oleh para pejabat Muspida, wakil wali kota, sekda, dan pejabat di lingkup Pemkot Makassar.
"Kami juga mengundang teman-teman pers untuk datang meliput agar publik Makassar bisa mengetahui dan ikut menjadi bagian dalam peperangan melawan korupsi di lingkup pemkot Makassar," jelasnya.
Pelantikan ini merupakan pelantikan yang ketiga yang dilakukan Danny di ruang terbuka. Sebelumnya, pimpinan SKPD di lantik di pelabuhan rakyat Paotere, dan disusul pelantikan lurah di bawah pepohonan lapangan karebosi.
"Ini ada makna filosofinya. Saat di gelar di Paotere, itu dimaksudkan agar seluruh pimpinan SKPD bekerja memberikan pelayanan dengan semangat tinggi, seperti para pelaut ulung kita terdahulu, sekali layar terkembang, pantang surut ke pantai," pungkasnya.
Sedangkan pada pelantikan 143 lurah yang dilantik di bawah pohon di Lapangan Karebosi, pesan yang akan disampaikan yakni agar lurah menjadi pelindung dan pengayom masyarat di wilayahnya masing-masing.
Sementara, untuk pelantikan para kepala bidang dan kepala seksi yang direncanakan di depan Lapas, sebagai simbol kepada seluruh yang dilantik untuk tidak pernah mencoba-coba melakukan upaya praktek korupsi karena pasti akan berujung di Lapas sebagai narapidana.
"Pak wali melihat, munculnya korupsi di pemerintahan biasanya saat terjadi kesepakatan kontrak pengerjaan proyek yang dimulai dari kepala seksi kemudian berlanjut ke kepala bidang. Kepala dinas selanjutnya tinggal bertanda tangan atau mendisposisi," lanjut Wachyudi. Agus Setiawan
Berita Terkait
Rektor UNM menitip pesan kepada rektor terpilih di acara wisuda
Rabu, 8 Mei 2024 16:21 Wib
Ombudsman sikapi dugaan suap seleksi KPID dan KI Sulsel
Rabu, 8 Mei 2024 15:12 Wib
BLK Maritim kerja sama Indonesia dan Austria hadir di Makassar
Rabu, 8 Mei 2024 0:19 Wib
LBH Pers ajukan Amicus Curiae terkait sengketa pers di PN Makassar
Rabu, 8 Mei 2024 0:19 Wib
Tim Satgas Lantamal VI Makassar kembali menemukan jasad korban banjir
Rabu, 8 Mei 2024 0:17 Wib
Basarnas Makassar mengevakuasi 52 korban banjir Sungai Latimojong Luwu
Rabu, 8 Mei 2024 0:16 Wib
Kemenkumham Sulsel MoU dengan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat soal BHP
Selasa, 7 Mei 2024 22:27 Wib
Satgas Gulben Lantamal VI Makassar bantu cari dan evakuasi korban bencana di Luwu
Selasa, 7 Mei 2024 21:45 Wib