Makassar (Antaranews Sulsel) - Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengidentifikasi daerah rawan kebakaran hutan sebagai langkah awal untuk mengantisipasi potensi terjadinya bencana tersebut.
"Tim kami telah melakukan identifikasi kawasan yang rawan, dua daerah yang rawan adalah Kabupaten Luwu Timur dan Gowa," kata Kepala Dishut Sulsel, M. Tamzil di Makassar, Kamis.
Di dua kabupaten tersebut, tambah dia resiko kebakaran hutan yang cukup tinggi terjadi karena perambahan hutan oleh masyarakat yang membuka lahan ataupun mengambil hasil kayu.
Karena itu, lanjutnya untuk meminimalisir resiko tersebut, pihaknya akan mengintensifkan upaya sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat agar tidak melakukan perambahan hutan, apalagi dengan metode pembakaran lahan.
"Pola perambahan di Sulsel ini biasanya untuk mengambil kayu dan menguasai lahan, kultur berburu lahan ini yang harus kita sadarkan," ujarnya.
Selain langkah antisipasi, lanjutnya pihaknya juga telah menyiapkan langkah untuk mengantisipasi jika kebakaran hutan terjadi.
"Kami sudah memantau titik api melalui satelit, sehingga jika terdeteksi titik api, tim kami segera bergerak," kata dia.
Pihaknya, sebut dia juga telah bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan efektif.
Lebih lanjut, ia mengemukakan salah satu indikator kinerja Dishut Sulsel adalah berkurangnya illegal logging dan kejadian kebakaran hutan.
Adapun jumlah illegal logging tahun 2017 sebanyak 16 meter kubik dan kejadian kebakaran hutan seluas 9,18 Ha.
Kawasan hutan di Sulsel sesuai SK Menteri Kehutanan No.434/Menhut-Il/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Wilayah Provinsi Sulsel, jelasnya, seluas 2.725.796 ha atau 59,56 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kawasan tersebut terdiri dari 2.145.031 ha (daratan) dan 580.765 ha (perairan).
Untuk menjaga luasan kawasan hutan tersebut, jelasnya maka Dishut Sulsel memiliki Polisi Kehutanan sebanyak 434 orang terdiri dari PNS sebanyak 101 orang dan Non PNS sebanyak 303 orang.
Selain itu, ujarnya Dishut Sulsel juga memiliki Penyuluh Kehutanan sebanyak 192 orang dan Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) sebanyak 8 orang.
Berita Terkait
Pemprov Sulsel telah tanam 12,5 juta pohon sebagai upaya rehabilitasi hutan
Rabu, 11 Desember 2024 19:39 Wib
Menhut memastikan cabut IPPKH yang tidak lakukan rehabilitasi lahan
Kamis, 21 November 2024 7:01 Wib
Debat kandidat Pilgub Sulsel adu strategi tentang tata kelola hutan
Senin, 11 November 2024 0:16 Wib
Pejabat BPKHTL temui Pj Bupati Sinjai bahas penataan kawasan hutan
Sabtu, 28 September 2024 0:55 Wib
Presiden Jokowi : Hutan bakau Indonesia serap karbon lebih baik dari hutan hujan tropis
Kamis, 5 September 2024 10:19 Wib
Masyarakat adat Sinjai berharap konflik tenurial segera diselesaikan
Senin, 19 Agustus 2024 18:42 Wib
Presiden Jokowi menegaskan IKN berkonsep kota hutan bukan kota beton
Selasa, 13 Agustus 2024 14:14 Wib
KPH Mamasa Sulbar raih penghargaan lestarikan hutan
Minggu, 14 Juli 2024 22:57 Wib