Makassar (Antaranews Sulsel) - Gagasan Pejabat Gubenur Sulawesi Selatan, Soni Sumarsono menggelar rapat bersama dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi dengan anggota legislatif DPRD Sulsel diatas laut mendapat kritik dan perlu dikaji ulang.
"Tentu suasananya pasti berbeda, tetapi ini perlu pertimbangan yang matang sebab kondisi alam Indonesia saat ini sedang diuji apalagi tidak kondusif, makanya ini harus dikaji ulang," beber Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni'matullah Erbe di Makassar, Rabu.
Menurut dia, gagasan rapat bersama untuk membahas APBD Perubahan serta APBD 2019 yang akan diikuti 300 pejabat di atas kapal Pelni yang akan berlayar dari Makassar ke Surabaya harus dipikirkan, sebab melihat kondisi saat ini beberapa daerah dilanda bencana.
Meski Pemerintah Provinsi beralasan rapat diatas laut bisa mengefesiensikan anggaran karena saat ini keuangan sedang dilanda defisit, namun perlu dicermati juga perubahan-perubahan alam yang sedang terjadi termasuk beban keuangan daerah.
"Apakah nanti kalau ini direalisasikan tidak menggangu stamina para pejabat dan anggota DPRD?. Mengingat perjalanan laut juga punya risiko seperti tinggi gelombang serta ganguan lainnya misalnya ada yang kena mabuk laut," beber Ketua DPD Demokrat Sulsel itu.
Dirinya menyarankan agar gagasan ini di kaji ulang, ataukah digantikan rapat bersama diatas kereta seperti yang pernah dilakukan Pemprov DKI Jakarta juga membahas APBD bersama pejabatnya. Kalau rapat di kereta kan bisa dari Yogyakarta menuju Surabaya, atau sebaliknya.
"Kalau rapat diatas kereta saya pribadi setuju saja, kan di Sulsel transportasi keretanya belum jalan, tetapi di Pulau Jawa kereta api banyak sudah jalan, kan bisa menjadi pengalaman berharga juga buat kami," papar pria akrab disapa Ulla itu berkelakar.
Meski demikian, gagasan tersebut sangat brilian dan akan menjadi sejarah, hanya saja perlu dianalisa serta dikaji lebih dalam tentang bagaimanan konsekwensinya bila tetap menjalankan rapat bersama itu di laut menggunakan kapal Pelni.
"Masih banyak tempat disini kalau mau rapat tanpa harus mengeluarkan anggaran besar. Pada dasarnya kami siap melaksanakan rapat bersama membahas APBD meskipun itu di Makassar," tambahnya.
Sebelumnya, Pj Gubernur Soni Sumarsono menyampaikan rencana menggelar rapat bersama 300 pejabat Pemprov Sulsel di atas kapal Pelni yang sudah dipesan untuk membahas APBD Perubahan dan APBN 2019, berlayar dari Makassar menuju Surabaya.
Dirinya mengatakan pelaksanaannya telah diserahkan kepada Kepala Bappeda Sulsel, Jufri Rahman untuk ditindaklanjuti perencanaannya. Yang jelas kapal Pelni sudah disiapkan untuk membahas APBD bersama tim transisi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
"Sederhana saja kan rapatnya kita duduk-dudk bersama dan bisa bekerja semalam suntuk di dalam kapal, dari Makassar menuju Surabaya. Itu sudah disepakati, jadwalnya nanti tunggu laporan Bapedda," kata Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri tersebut
Kepala Bappeda Sulsel Jufri Rahman mengaku untuk keberangkatan pejabat menggunakan kapal Pelnibelum dipastikan anggaran yang akan dikeluarkan Pemprov Sulsel. Namun pihaknya masih menunggu kesiapan juga jadwal Pj Gubernur, karena kapal Pelni sudah dicarter (disewa).
"Nanti setibanya di Surabaya pejabat pulang menggunakan pesawat. Kan ongkos kapal laut jauh lebih murah dari pada naik pesawat pulang pergi, gagasan ini bertujuan untuk efisiensi," ujarnya.
Secara terpisah pengamat politik dari Unhas, Zulhajar, menilai gagasan itu sebagai bentuk pemborosan uang negara di tengah defisit anggaran daerah sebesar Rp121 Miliar, sesuai disampaikan Kepala Bappeda Sulsel Jufri Rahman beberapa waktu lalu.
"Kegiatan rapat bersama dilaut hanya menghambur-hamburkan uang, sementara kas daerah Sulsel sedang mengalami defisit. Serapan anggaran juga masih jauh dari harapan, sebaiknya rapat cukup dilaksanakan di Makassar saja," ucapnya.
Staf pengajar program studi Ilmu Politik Unhas ini, beranggapan Pj Gubernur akan mewariskan contoh kurang elok dalam pengelolaan anggaran yang berdampak bagi gubernur terpilih yang akan dilantik pada pertengahan September 2018.
Zulhajar juga menyinggung rencana mutasi jabatan struktural di lingkup Pemprov Sulsel berpotensi timbulnya penilaian negatif pada Pj Gubernur dan ketidaksamaan visi dengan program gubernur terpilih nantinya.
Berita Terkait
eFishery bersama KKP bersama mitra luncurkan budidaya tradisional plus
Selasa, 23 April 2024 15:01 Wib
Catatan evaluasi layanan transportasi di Indonesia
Selasa, 23 April 2024 9:30 Wib
Kacab Disdik VI Sulsel bersama 20 satdik SMA tanam pohon serentakdi Selayar
Selasa, 23 April 2024 9:21 Wib
Unhas bersama USAID meresmikan Maker Innovation Space
Senin, 22 April 2024 22:57 Wib
Marselino Ferdinan ingin cetak sejarah baru bersama timnas Indonesia
Senin, 22 April 2024 7:21 Wib
Aktor Korsel Cha Eun-woo menikmati waktu bersama penggemar dalam konser di Jakarta
Minggu, 21 April 2024 9:56 Wib
Pemkot bersama PKK Makassar mengajak pemuda wujudkan kota rendah karbon
Sabtu, 20 April 2024 17:23 Wib
Kapolda Sulbar ingatkan pengguna kendaraan jaga keselamatan bersama
Selasa, 16 April 2024 9:06 Wib